Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan mengganti item telur menjadi susu dalam bantuan sosial provinsi tahap dua. Penggantian dilakukan karena telur kerap membusuk sebelum terdistribusi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. “Telur banyak membusuk, bermasalah dan merepotkan. Untuk tahap berikutnya (tahap ke-2), bansos telur akan diganti susu karena sama, protein,” tutur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Senin, 29 Juni 2020.
Menurut Kang Emil, penggantian komoditas dari telur menjadi susu dalam item bantuan sosial provinsi ini telah dibicarakan dengan ahli gizi, dengan pertimbangan telur harus diganti dengan komoditas lain yang sama mengandung protein, tidak boleh diganti dengan karbohidrat. “Diskusi dengan ahli gizi 1 elemen (jenis) harus diganti dengan kelompok yang sama. Dari hasil diskusi, akhirnya susu yang jadi pilihannya,” kata dia.
Namun demikian, jenis susu apa yang akan diganti. Apakah produk susu cair (UHT, susu murni), bubuk atau kental, sampai saat ini belum ada keputusan pastinya. Namun yang jelas, harus tidak mudah kadaluarsa. “Jenisnya (susu) belum diputuskan, yang jelas tidak mudah kadaluarsa. Apapun itu, kita sudah putuskan susu, tidak telur lagi,” jelas dia.
Selain mengganti item susu menjadi telur, dalam bantuan sosial provinsi untuk tahap dua pun akan ditambah dengan 4 pics masker, dengan tujuan agar masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Meskipun satu item diganti jenisnya tambah dia, hal tersebut tidak mengubah nilai bantuan sosial provinsi, tidak bertambah tidak pula berkurang. Nilai bantuan sosial provinsi tetap di angka Rp500.000 perbulan dengan rinciannya Rp350.000 untuk bantuan sembako, dan Rp150.000 untuk bantuan tunainya.
Sementara itu sebelumya, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim menuturkan dari evaluasi pengadaan bantuan sosial tahap satu (1) ada beberapa kendala yakni, harga fluktuatif di atas rata-rata karena waktu itu menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ketersedian barang di pasar mengalami kelangkaan karena paket bantuan dari Presiden dan Kementerian dengan beberapa komoditi yang sama, dan kurangnya ketersedian kemasan beras premium. “Solusinya, diberikan perpanjangan waktu pengadaan non DTKS. Untuk kemasan beras medium ditempel dengan stiker premium dengan kualitas beras adalah premium,” tuturnya.
Evaluasi komoditi, rencana pengadaan bantuan sosial tahap dua diantaranya; pemberian beras premium tetap 10 Kg, terigu kemasan 1 Kg, gula yang awalnya 1 Kg menjadi 3 Kg, makanan kaleng tetap 4 kaleng, Vitamin C tetap 1 paket, mie instans awalnya 16 bungkus menjadi 17 bungkus atau ditambah 1 bungkus, dan telur 30 butir atau setara 2 Kg diganti menjadi susu, dan masker 4 pics. []
