Jakarta, (Tagar 4/5/2018) - Wakil Ketua Mejelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan, sembilan nama kader PKS yang disodorkan pada Partai Gerindra, bukan merupakan bentuk ultimatum PKS terhadap Gerindra. Namun, hanya sikap politik PKS terkait rencana koalisi yang akan dijalin keduanya.
“Bukan ultimatum, juga bukan mendikte. Tapi, itu kan aspirasi yang wajar saja, saling disampaikan karena ya Gerindra punya sikap politik, kami juga paham. Tapi kan PKS juga sikap politik, yang juga penting dipahami semuanya,” ungkapnya di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, (4/5).
Mengingat tidak ada satu pun partai politik yang memenuhi syarat presidential threshold (PT) 20 persen, untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, menurut HNW semua parpol harus berkoalisi termasuk Gerindra, maupun PDI Perjuangan.
“Karena untuk Pilpres 2019 itu kan ada persyaratan utama yaitu pemenuhan 20 persen presidential threshold. Nah, 20 persen itu tidak bisa dipenuhi oleh semuanya” jelas HNW.
Namun, untuk menentukan keputusan akhirnya, masih diperlukan dialog bersama antarparpol yang berkoalisi. Entah nantinya menerima sikap politik calon parpol yang akan berkoalisi ataupun menolak sikap politiknya.
“Jadi, kita perlu saling mendengarlah apa yang menjadi keputusan dari Gerindra, apa yang menjadi keputusan dari partai-partai yang akan diajak untuk berkoalisi, ya kita perlu saling mendengar. Dan PKS sudah menyampaikan pendapatnya, nanti bagaimana keputusannya ya kita rapat bersama,” tukas HNW.
Terkait kejelasan koalisi dan tawaran yang diajukan PKS terhadap Gerindra, menurut HNW, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menjanjikan untuk mengadakan pertemuan kedua partai. Dan, PKS masih menunggu komitmen yang dijanjikan Prabowo.
“Pak Prabowo waktu itu menjanjikan ketemu lagi dengan PKS dan kita menunggu realisasi dari apa yang dikomitmenkan oleh Pak Prabowo,” tutup Wakil Ketua MPR ini. (nhn)
