Jakarta - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI Henry Subiakto menyebut masyarakat yang memeluk agama mayoritas kerap menjadi target penyebar konten hoaks.
"Kalau saya mengamati, yang diserang dan coba dimanipulasi itu pasti masyarakat mayoritas," kata Henry di Gedung KPU, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa 20 Agustus 2019.
Masyarakat di kota punya uang lebih banyak, sehingga lebih mampu membeli ponsel dan mengakses internet.
Henry menjelaskan, di Amerika Serikat pemeluk agama Protestan menjadi mayoritas, merupakan sasaran konten hoaks.
"Kalau di Amerika, masyarakat yang dipengaruhi biasanya kulit putih, beragama Protestan dan berbahasa Inggris," ujar dia.
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga tersebut menerangkan emosi kelompok mayoritas sering menjadi sasaran "empuk" untuk dimainkan, sehingga dukungannya terhadap suatu isu dapat dimanfaatkan.
"Di Indonesia target kelompoknya memang berbeda dengan negara lain, tapi strateginya sama. Seperti juga di Brasil, target hoaks biasanya masyarakat beragama Katolik," jelas Henry.
Selain pemeluk agama mayoritas, ada tiga kelompok masyarakat lain yang kerap menjadi target persebaran kabar bohong atau hoaks. Di urutan kedua, kata Henry, korban kabar bohong biasanya didominasi oleh masyarakat yang ada di perkotaan.
"Alasannya karena masyarakat di kota punya uang lebih banyak, sehingga lebih mampu membeli ponsel dan mengakses internet," ujar Henry.
Masyarakat berpendidikan tinggi kini juga tidak luput dari paparan kabar bohong, kata dia. Menurut Henry, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin kritis pikirannya. Namun, sikap kritis tersebut dapat "menumpul" ketika terus-menerus dihadapkan dengan informasi yang bertentangan dengan fakta.
Selain kelompok terdidik, masyarakat yang fanatik beragama pun turut menjadi incaran para penyebar kabar bohong, terang dia. Jika masyarakat tidak mau berubah, maka Henry memperkirakan persebaran hoaks akan makin sulit dihentikan dalam beberapa tahun ke depan.
"Bahkan, bisa juga makin besar pada Pilkada 2020 maupun Pilpres 2024," tuturnya.
