Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sudewo mengatakan pelaksanaan pembangunan pengaman di pesisir Pantai Panjang, Bengkulu sudah terealisasi sepanjang 9,5 km dari total keseluruhan 10 km.
Ia berharap kekurangan tersebut dapat diselesaikan di tahun anggaran 2022, agar air pasang laut yang sampai pada jalan raya tidak lagi mengganggu aktivitas dan mobilitas warga.
"Ada enam kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berdekatan dengan sepanjang garis pantai. Itu juga harus mendapatkan perhatian dari Kementerian PUPR untuk dibangun pengamanan pantai agar tidak abrasi. Karena, air pasang akan sangat mengancam perumahan dan aktivitas warga dan nelayan. Tentunya juga akan mengganggu perekonomian," kata Sudewo dalam keterangan, Selasa, 5 Oktober 2021.
Mayoritas masukan dari para bupati adalah masalah pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya masing-masing yang sangat memprihatinkan.
Ia juga mengatakan perekonomian di Provinsi Bengkulu terendah kedua secara nasional. Kalau permasalahan infrastruktur tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat tentu akan membahayakan perekonomian di Provinsi Bengkulu.
- Baca Juga: Komisi VIII DPR RI Dorong Akselerasi Capaian Program Kemensos Agar Dirasakan Penerima Manfaat
- Baca Juga: Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Paulus Wakil Ketua DPR
"Jika melihat asas pemerataan pembangunan dan asas keadilan pembangunan, Bengkulu harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kalau tidak ada perhatian khusus dan tidak ada diskresi dari pemerintah pusat, Bengkulu tidak akan mampu mengejar ketertinggalan," ucap Sudewo.
Politisi Fraksi Partai Gerindra menambahkan, pemerintah pusat tidak boleh tutup mata terhadap kondisi riil jalan di Bengkulu. Hasil pertemuan rapat dengan Gubernur Bengkulu akan dijadikan sebagai bahan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Baca Juga: Pemerintah Harus Cari Solusi Agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah
- Baca Juga: Jokowi Serahkan Supres RUU Ibu Kota Negara Baru ke DPR
Revisi ini harus gol agar anggaran APBN bisa intervensi terhadap jalan daerah, jalan provinsi maupun jalan kabupaten sehingga yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Mayoritas masukan dari para bupati adalah masalah pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya masing-masing yang sangat memprihatinkan. Itu memberikan beban tersendiri kepada pemerintah kabupaten, mengingat APBD di setiap kabupaten itu sangat minim sekitar satu triliun sementara beban pembangunan jalan daerah kabupaten sangat panjang," kata Sudewo. []
