Semarang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menunjuk pendiri dan mantan CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud). Sebagai sosok yang berlatar belakang bukan dari profesional dunia pendidikan, Nadiem bakal menghadapi tantangan berat di 100 hari kerja pertamanya sebagai menteri.
Tantangan yang tidak ringan dihadapi Nadiem. Dirinya harus menata kembali penggabungan yang sebelumnya terpisah. Ini tentu sebuah 'pekerjaan rumah' yang membuat Nadiem harus bekerja keras selama 100 hari kerja pertamanya.
“Dalam 100 hari ke depan pasti banyak yang dikerjakan. Dari sisi kelembagaan pasti akan ada penataan kembali. Penataannya menggabungkan sesuatu yang sudah terpisah,” kata Ketua Forum Rektor Indonesia Profesor Yos Johan Utama di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 23 Oktober 2019.
Di lima tahun masa Kabinet Kerja, 2014-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terpisah dengan urusan pengelolaan perguruan tinggi. Saat ini, Presiden menghendaki Kemendikbud fokus menangani masalah pendidikan dasar, pendidikan menengah dan soal kebudayaan.
Sementara urusan pendidikan tinggi digabung dengan pengelolaan riset dan teknologi. Dengan demikian nama kelembagaan menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Sementara di periode kedua kepemimpinannya saat ini, Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi melakukan perombakan. Dia memisahkan urusan riset teknologi dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebaliknya, riset teknologi menjadi urusan tersendiri di bawah Kementerian Riset Teknologi yang dipimpin Bambang Brodjonegoro.
Menurut Prof Yos, adanya perubahan struktur kelembagaan yang mengurusi pendidikan tinggi bisa dipastikan susunan organisasi dan tata kerja hingga masalah aset akan menyesuaikan.
“Harus digabungkan lagi karena pasti ada Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi), Dikdasar (Pendidikan Dasar), Dikmenum (Pendidikan Menengah Umum). Dan itu tak bisa cepat dilakukan karena semua itu harus butuh bidding, butuh waktu,” kata dia.
Urusan pendidikan tinggi di bawah Kemendikbud sebenarnya bukan hal baru di pemerintahan di Indonesia. Di era kepemimpinan Soeharto juga pernah digabung.
Karenanya, Rektor Undip ini yakin Nadiem Makarim mampu segera melakukan penyesuaian di lembaga baru yang dipimpinnya. Terlebih Nadiem sudah terbiasa berpikir bebas, out of the box, yang diharapkan mampu melakukan terobosan guna percepatan peningkatan kualitas pendidikan Tanah Air.
“Yang paling dekat sekali, yang sudah dilakukan Pendidikan Tinggi kita, bulan Januari SNMPTN, itu beliau sudah harus menggerakkan semua. Karena Pak Nadiem bukan dari rektor, tapi pengalaman dia mengelola perusahaan yang fenomenal itu bisa dimanfaatkan. Kita harap saja yang terbaik,” beber dia.
Prof Yos pun berpesan agar Mendikbud meneruskan kebijakan pendidikan tinggi yang sudah dilakukan menteri sebelumnya. “Debirokratisasi, itu yang kami rasakan, jadi semua urusan itu harus gampang, seperti urusan berkaitan akreditasi, mendaftar guru besar, semua sudah online, monev juga sudah online,” ujar dia berharap.
“Kalau mau lari kencang lagi ya mungkin urusan infrastruktur, kualitas perguruan tinggi ditingkatkan. Jika sekarang posisi perguruan tinggi di Indonesia masih di atas 300, bisa jadi 100, percepatan. Nah itu harus dilihat sisi mana yang harus dilakukan,” kata Yos. []
Baca juga:
- Surat Nadiem Makarim kepada Seluruh Karyawan Gojek
- Nadiem Makarim Berpamitan ke Karyawan Gojek
- Nadiem Makarim Sosok Sederhana di Mata Karyawan Gojek
