Tak Tersentuh Bansos PKL di Bandung Aksi Solidaritas

Para pedagang kaki lima (PKL) Bandung lakukan aksi solidaritas menyisihkan uang untuk bantu para PKL terdampak Covid-19 tak tersentuh bansos
Aksi solidaritas membantu sesama PKL yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Sultan Agung (PPSA), Paguyuban Pedagang Jasa Tradisioal Dago (PPJTD) dan Gerakan Asli Masyarakat Lapar (GAMPAR. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - Para pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Sultan Agung (PPSA), Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago (PPJTD) dan Gerakan Asli Masyarakat Lapar (GAMPAR) melakukan aksi solidaritas menyisihkan uang untuk membantu sesama para terdampak Covid-19 yang sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak tersentuh bantuan sosial baik dari pemerintah pusat terutama dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Semua PKL yang tergabung dalam (beberapa) paguyuban hampir semuanya belum tersentuh bantuan sosial (dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan kami sudah mencoba banyak upaya untuk dimasukkan sebagai penerima bansos. Namun, saat proses pendataan ke RT RW (meminta masuk dalam kelompok penerima bansos), lagi-lagi mentok dan anggota yang ditolak (RT atau RW) langsung menyerah,” tutur Ketua Paguyuban Pedagang Sultan Agung (PPSA,) Bobi, Bandung, Sabtu, 16 Mei 2020.

1. PKL Belum Tersentuh Bansos

Menurut Bobi, sejak diberlakukannya PSBB Bandung Raya maupun tingkat Provinsi Jawa Barat hampir semua pelaku usaha mikro, PKL tidak dapat mengais rezeki baik itu dikarenakan faktor pelarangan maupun ketiadaan pembeli. Diakuinya, pandemi Covid-19 ini telah berdampak terhadap perekonomian banyak sektor, tak terkecuali informal terutama para pedagang kaki lima (PKL). Ironisnya, di tengah pandemi Covid-19 ini para PKL tersebut tak tersentuh bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun provinsi ataupun kota (Bandung).

“Ditengah krisis multikompleks yang dihadapi para pedagang kaki lima ini ternyata hampir semua PKL belum tersentuh bansos baik dari pusat, provinsi atau kota bandung. Tetapi, kami tidak mau berdiam diri. Kalau kami berdiam diri, kami mau makan apa? Terpaksa kami adakan kegiatan bakti sosial, galang bantuan dari sana sini untuk menyambung hidup para anggota kami,” kata dia.

2. Bantuan Hanya Cukup untuk 1 Minggu

Ditempat yang sama, Ketua PPJTD Ian menambahkan ketiga asosiasi tersebut telah menggalang solidaritas dari banyak pihak sejak dua minggu lalu. Namun diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama seminggu saja.

“Kami sudah bergerak selama dua minggu namun hanya mampu mengumpulkan bantuan untuk kebutuhan anggota selama seminggu saja. Setelah ini kami tidak tau mau apa, ya paling terus mencari pihak pihak yang mau menyisihkan dari kelebihannya,” terang dia.

Sementara itu Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Jawa Barat Antonius Doni yang juga menjadi bagian dari digagasnya solidaritas para PKL tersebut mengatakan, aksi solidaritas tersebut diadakan karena keterpaksaan para PKL dengan kondisi saat ini, dimana para PKL ini sejak PSBB diberlakukan tak tersentuh bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun provinsi, dan kota.

“Bansos ini karena keterpaksaan PKL, seharusnya pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, jangan lupakan itu, karena kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam situasi ini,”kata dia.

Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah baik level provinsi maupun kota mengevaluasi 2,3 juta data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), karena ternyata sebagian besar sektor informal belum tersentuh bansos.

“Kalau memang ada yang salah ya diubah datanya, kalau ternyata harus ditambah ya ditambah saja. Jangan sampai ada lapisan masyarakat kecil yang tak bisa makan di tengah pandemi Covid-19 ini,” tegas dia. []

Berita terkait
RT, RW dan Kepala Desa di Jabar Kesal Karena Bansos
RT, RW dan kepala desa yang marah, kesal dan tolak bansos provinsi, dinilai anggota DPRD Provinsi Jabar dari Partai Gerindra Daddy Rohanady lumrah