Makassar, (Tagar 20/3/2019) - Kementerian Komunikasi dan informatika RI, membentuk satgas media sosial, tugasnya adalah untuk menangkal hoaks yang sangat masif belakangan ini, apalagi saat menjelang pemilihan umum
"Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain, setiap saat membuat konten-konten berupa meme, info grafis dan konten-konten yang memberikan edukasi kepada publik. Tugas pokoknya itu adalah memberikan edukasi lewat media sosial," ujar Hypolitus, Layanan Kasubdit Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam Kementerian Komunikasi dan Informatika," Rabu (20/3) di Kampus Unhas Makassar.
Kementerian Kominfo saat ini memiliki mesin skroling internet. Kerja mesin ini adalah menskroling situs-situs porno, dan juga konten-konten yang tidak bermoral.
"Selain skroling internet, Kominfo juga memiliki situs anti hoaks, alamatnya www.turnbackhoax.id. Kalau masyarakat dirugikan oleh berita hoaks dan kebohongan bisa membuat laporan melalui konten aduan, kominfo.go.id," terangnya.
Menurut Hypolitus untuk tahun 2018, Kominfo telah memblokir puluhan ribu situs penyebar hoaks dan kebencian di media sosial.
"Untuk tahun 2018 kemarin, jumlah akun media sosial dan web penyebar hoaks dan kebencian yang diblokir oleh Kominfo itu berjumlah 961.456 akun. Akun media sosial yang diblokir tersebut juga ada yang perorangan dan juga ada yang bekerja secara kelompok menyebarkan hoaks dan kebencian," jelas Hypolitus.
Kementerian Kominfo memblokir situs dan akun media sosial tersebut atas laporan dari masyarakat. "Kominfo menerima laporan dari masyarakat bahwa konten ini memfitnah, setelah itu dibahas dan diambil keputusan bersama untuk memblokirnya. Kominfo tidak serta-merta bekerja sendiri, harus bersama-sama tim," pungkasnya. []
Baca juga:
- Kenapa Hoaks Makin Kencang Jelang Pilpres?
- Hoaks Semakin Canggih, Linimasa Semakin Rentan
- Jokowi, Tak Ingin Indonesia Terpecah Karena Gelombang Hoaks
- Ini 10 Hoaks Terbesar yang Serang Jokowi
- Hoaks Pemilu Mewabah, Erick Thohir: Jangan Sampai Seperti Amerika