Tagar Ganti Presiden 2019, GMKI: Kepentingan Elit Politik Jangan Permainkan Masyarakat

Tagar Ganti Presiden 2019, GMKI: kepentingan elit Politik jangan permainkan masyarakat. “Gerakan ini tidak menawarkan program yang positif untuk masyarakat, justru memprovokasi dan membuat segregasi di tengah masyarakat," ujar Theo Cosner.
Bersama Kelompok Cipayung Plus (PMII, HMI, GMKI, KMHDI, PMKRI, GMNI, dan lainnya) dalam acara kebangsaan di GKI Maulana Yusuf. (Foto: Dok/GMKI)

Jakarta, (Tagar 3/8/2018) – Gerakan #GantiPresiden2019 saat ini sedang gencar dilakukan oleh sekelompok elit politik. Sayangnya, gerakan ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

"Saat ini kita belum masuk tahapan kampanye Pemilu. Namun Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden sudah gencar dilakukan di beberapa daerah serta media sosial. Sayangnya, gerakan ini tidak menawarkan program yang positif untuk masyarakat, malahan justru memprovokasi dan membuat segregasi di tengah masyarakat," ujar Theo Cosner, Koordinator Wilayah III GMKI (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat) di Bandung, Jumat, 3 Agustus 2018.

Menurut Theo, gerakan ganti Presiden terlihat sebagai permainan elit politik dan bukan atas kemauan dan inisiatif dari rakyat. Gerakan ini berawal di Jakarta, kemudian muncul kembali dalam Pilkada Jawa Barat, dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan deklarasi di Banten.

Theo melanjutkan, "Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar, namun jangan kemudian melakukan provokasi untuk mencari simpati rakyat."

"Deklarasi ini sangat meresahkan masyarakat. Penolakan masyarakat di beberapa daerah, terbaru di Batam, adalah gambaran bahwa gerakan ini bukan berasal dari rakyat," imbuhnya.

Theo meminta para elit politik agar melakukan politik yang etis, cerdas, damai, dan menjunjung tinggi persatuan dan kebhinekaan. Gerakan politik yang dilakukan seharusnya mengedukasi masyarakat agar bisa memilih pemimpin yang punya track record baik dan lebih menonjolkan program-program apa yang ditawarkan.

"Kami dari generasi muda dan mahasiswa sangat menantikan para elit politik menawarkan gagasan yang berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi jangan pernah gunakan kampanye kebencian dan isu SARA untuk mengambil simpati rakyat. Para elit politik seharusnya tidak mengedepankan kepentingan politik untuk meraih kekuasaan sehingga mengabaikan persatuan bangsa ini," tegasnya.

Theo juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kampanye kebencian dari para elit politik.

"Kami mengajak masyarakat di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak perlu saling mencurigai satu sama lain karena kita semua adalah sesama rakyat Indonesia. Kita tunjukkan, rakyat Indonesia tidak bisa dipecah-belah hanya karena perbedaan pandangan politik," pungkasnya.

Pasang Badan

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat. Apalagi Banser Jawa Barat menyampaikan ada informasi bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 nanti akan dilakukan aksi kampanye ganti presiden di Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, Baser Jawa Barat menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dan siap mengawal imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait aksi #gantipresiden2019 oleh kelompok massa tertentu menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Bandung.

Komandan Banser Jawa Barat (Jabar) Yudi Nurcahyadi mengatakan, pihaknya akan mengawal amanat serta imbauan dari MUI Jawa Barat karena hal itu erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.

"Jadi segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat," kata Yudi Nurcahyadi, di Bandung, Kamis.

"Ini sudah kewajiban kami Banser sebagai bentengnya ulama mengawal amanat MUI itu," imbuhnya seperti dikutip Antara.

Dia mengemukakan, bukan hanya imbauan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat, tetapi tahun 2006 juga MUI mengeluarkan Fatwanya tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila.

Menurut dia, inti dari fatwa tersebut ialah segala kegiatan yang mengarah ketindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.

"Dan aksi #gantipresiden2019 itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Yudi, Banser Jawa Barat akan pasang badan jika aksi 2019 ganti presiden tersebut digelar di wilayah Jawa Barat.

"Situasi damai, stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser Jawa Barat menyatakan siap jadi garda terdepan mengawal kondusivitas tersebut," ujarnya. [o]

Berita terkait
0
Ramalan Zodiak Kamis 7 Juli 2022, Peruntungan Cinta
Ramalan zodiak Kamis, 7 Juli 2022 untuk semua zodiak yang menggambarkan tentang sebuah peruntungan dalam cinta yang akan Anda alami hari ini.