Reformasi Keuangan merujuk pada upaya sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Ini mencakup berbagai aspek seperti perpajakan, cukai, dan pendapatan negara lainnya, termasuk royalti dari sektor pertambangan. Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari reformasi ini, dengan tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran anggaran, sehingga berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
