Susi dan Tjahjo Enggan Ngomongi Jatah Menteri

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti enggan memusingi soal isu bagi-bagi jatah menteri.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti datang menjenguk Risma di Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya, Sabtu 29 Juni 2019. (Foto: Tagar/Ihwan Fajar)

Surabaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019.

Penetapan dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dalil gugatan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

Pasca penetapan KPU tersebut, isu jatah menteri mencuat. Bahkan beredar sejumlah nama tokoh nasional yang akan menjabat menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti enggan memusingi soal isu bagi-bagi jatah menteri. Bagi Susi, jabatan menteri merupakan keputusan mutlak dari Presiden Jokowi.

"Ya, tidak tahu (soal jabatan). Bukan wewenang saya," ujarnya singkat usai meluncurkan Aisu Maki dalam kegiatan halalbihalal kebangsaan Laznas LMI, Minggu 30 Juni 2019.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia enggan berandai-andai apakah akan tetap menjabat sebagai Mendagri atau tidak di kabinet berikutnya.

Ia menegaskan keputusan siapa yang akan menjadi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Begitu juga soal koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, Tjahjo enggan mengomentari. "Jangan tanya saya (bagi-bagi jatah menteri) soal itu," tukasnya.

Saya tidak ingin Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin tersandera

Jangan Pamrih

Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar mengingatkan seluruh pihak yang telah mengantarkan Jokowi- Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih untuk tidak pamrih.

"Untuk mereka yang mengantar kemenangan jangan pamrih. Kerelaan harus dalam hati membantu jangan pamrih. Kalau nanti tidak dapat apa-apa, jangan sakit hati," katanya dalam acara Reuni Alumni SMA Jakarta Bersatu di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 30 Juni 2019.

Agum mengatakan, seluruh tim pendukung harus tetap kompak dalam mengawal kepemimpinan masa bakti 2019-2024.

Sebab dalam lima tahun kepemimpinan presiden terpilih ada banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa, salah satunya adalah upaya mengganti ideologi bangsa dengan falsafah menurut keyakinan mereka.

"Ada gerakan besar yang ingin mengganti bangsa ini dengan falsafah mereka. Di depan kita ada tugas besar, tidak hanya mengawal Jokowi sampai 2024," ujarnya, dikutip dari Antara.

Soal proses rekonsiliasi politik untuk mengakomodasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam susunan kabinet kerja, Agum menilai hal itu wajar sebagai hak prerogatif presiden dan wakil presiden.

Namun dia meminta seluruh pihak terkait untuk menyerahkan kewenangan itu sepenuhnya kepada Jokowi-KH Ma'ruf Amin. "Saya tidak ingin Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin tersandera," katanya.[]

Baca juga:

Berita terkait
0
Sri Lanka Padam Ketika Stok BBM Menipis
Kementerian Energi Sri Lanka memperingatkan cadangan bahan bakar di dalam negeri akan segera habis dalam hitungan hari