Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra, mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN yang masih terus berlanjut dan nilai yang diperoleh dari tahun ke tahun terus meningkat.
Hal ini disebabkan oleh motivasi tinggi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN serta dukungan maksimal dari para pimpinan di Kementerian ATR/BPN. Surya Tjandra secara jelas mengatakan bahwa ia sangat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN.
"Saya akan membantu Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN," ujar Surya Tjandra dalam keterangan, Jumat, 10 September 2021.
Esensi Reformasi Birokrasi adalah memperbaiki layanan dan perbaikan layanan itu perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Surya Tjandra mengatakan bahwa ia akan membangun kolaborasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang menangani kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang melibatkan kementerian/lembaga lain.
"Selain itu juga melakukan evaluasi bersama pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala antar unit kerja Eselon I," ucapnya.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Lakukan Pengisian Jabatan Fungsional
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Kunci Sukses Menjadi ASN Adalah Integritas
Selain itu, peran Wamen ATR/Waka BPN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah mampu meningkatkan efektivitas serta kolaborasi Tim Reformasi Birokrasi dengan unit kerja Eselon I di Kementerian ATR/BPN.
Ia juga akan membantu Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam menyiapkan sistem untuk merekam proses dan mengendalikan program Reformasi Birokrasi secara keseluruhan.
"Esensi Reformasi Birokrasi adalah memperbaiki layanan dan perbaikan layanan itu perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat," katanya.
Selain mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan beberapa catatan lain. Salah satunya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu memiliki lokus dan fokus prioritas, yang mengacu pada akar masalah.
"Kita perlu mengidentifikasi, di mana unit kerja yang memang dapat dipublikasi kelebihannya untuk mewakili Kementerian ATR/BPN. Perlu lakukan branding, karena sekali lagi the content of the audience is more important than the content of the talk," ucapnya.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Komitmen Selesaikan Sengketa Pertanahan
- Baca Juga: Wamen ATR/BPN Apresiasi Layanan Pertanahan di Tangerang
Dalam verifikasi lapang PMPRB nanti, akan dilakukan pemaparan oleh Direktur Jenderal, selaku pimpinan unit kerja Eselon I. Terhadap hal itu, Wamen ATR/Waka BPN berpesan bahwa paparan hendaknya memuat apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
"Paparan kalau bisa menarik dengan mengandalkan multimedia serta perlu pelibatan setiap jajaran dalam paparan verifikasi lapang," katanya. []
