Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengatakan pemerintah mendorong pengembangan Kawasan Super Prioritas Nasional, Labuan Bajo.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang. Ia mengatakan, Provinsi NTT membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka menyukseskan Rencana Major Project RPJMN 2020-2024 di wilayah tersebut, salah satunya Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.
Kawasan andalan diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya.
"Kawasan andalan adalah yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), daerah yang harus dikembangkan di luar Labuan Bajo. Kawasan andalan dibutuhkan untuk memastikan ketika suatu wilayah berkembang itu betul-betul memang punya dampak," ujarnya dalam keterangan, Sabtu, 18 September 2021.
- Baca Juga: Surya Tjandra Kolaborasi Tuntaskan Masalah Pertanahan di Labuan Bajo
- Baca Juga: Surya Tjandra Tinjau Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Ada tiga kawasan yang berpotensi sebagai kawasan andalan dari Labuan Bajo, antara lain Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada.
Faktor-faktor kunci untuk mengembangkan kawasan andalan yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, pengembangan pasar, akses terhadap sumber input atau faktor produksi, adanya keterkaitan, kerja sama, dan kemitraan; serta iklim usaha yang kondusif.
"Kawasan andalan diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya," ucap Surya Tjandra.
Selain itu, untuk mendukung Labuan Bajo, ia menyebutkan adanya inisiasi pilot project antara Kementerian ATR/BPN dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF), yakni pemberdayaan masyarakat NTT yang sensitif terhadap eksistensi masyarakat adat.
- Baca Juga: Surya Tjandra: Tantangan Pemerintah Adalah Pembangunan
- Baca Juga: Surya Tjandra Dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Rencana pilot project ini melibatkan 9 GTRA kbupaten dan Kantor Pertanahan di Pulau Flores di antaranya Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata.
"Pemberdayaan tanah masyarakat pasca Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi serta potensi wisata Pulau Flores," ucap Surya Tjandra. []
