Jakarta - Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP), Hafidz Muftisany, mengatakan kebanyakan warga merasa takut akan adanya transaksional atau politik uang jika pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ditangani langsung oleh Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (DPRD).
Punya trauma masa lalu tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Menurut survei yang dilakukan LKSP, warga memiliki rasa takut yang mendalam karena tidak adanya keterbukaan untuk pemilihan pendamping Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pasalnya, mereka tidak menginginkan adanya politik uang dalam penetapan calon wakil gubernur (wagub).
"Kemudian temuan kami yang cukup menjadi catatan adalah, mayoritas di angka 68 persen itu warga khawatir adanya politik transaksional ketika proses pemilihan ini ada di DPRD," katanya di Jakarta Pusat, Sabtu 22 Februari 2020.
Baca juga: Fit Proper Test Cawagub DKI, PAN: Kenapa Tak Setuju?
Hafidz menjelaskan, survei itu dilakukan sejak tanggal 9 sampai 16 Februari 2020. Warga DKI yang dilibatkan dalam survei sebanyak 400 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 4,9%.
Seluruh warga DKI, kata Hafidz, masih memiliki trauma yang mendalam terkait pemilihan perangkat daerah yang ditangani langsung oleh DPRD.
"Punya trauma masa lalu tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jadi keresahan warga dengan kondisi keterbukaan saat ini makin menjustifikasi kekhawatiran warga itu," ucap dia.
Dengan adanya hasil survei tersebut, menurut dia, seluruh anggota DPRD dapat memahami apa yang menjadi ketakutan warga DKI terkait pemilihan wagub yang dilakukan secara tertutup.
"Ada 68% warga khawatir, 24% ragu-ragu dan hanya 8% yang yakin tidak ada politik transaksional dalam proses di DPRD. Jadi ini kan catatan besar bagi temen-temen di DPRD," ucap Hafidz. []
Baca juga: DPRD Minta Pansus Cawagub DKI Dibentuk Lagi
