Sumut Dukung Maskapai Asing Buka Rute di Indonesia

Pengusaha biro perjalanan wisata di Sumut mendukung Jokowi mengajak maskapai asing membuka rute penerbangan di Indonesia
Ketua DPD ASITA Sumut Solahuddin Nasution. (Foto: Tagar/Tonggo Simangunsong)

Medan - Pengusaha biro perjalanan wisata di Sumatera Utara (Sumut) mendukung langkah Presiden Jokowi yang akan mengajak maskapai asing untuk membuka rute penerbangan di Indonesia demi menekan harga tiket pesawat terbang domestik.

"Kalau saya setuju sekali. Selama ini juga kita mendesak pemerintah memberikan izin kepada penerbangan asing untuk menerbangi rute domestik. Kalau tidak ada persaingan harga akan mahal," ujar Ketua DPD ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata) Sumut Solahuddin Nasution dihubungi Tagar, Senin 10 Juni 2019 malam.

Menurut Solahuddin, berbeda dengan dulu yang masih ada persaingan, saat ini terjadi duopoli yang menentukan harga tiket pesawat yaitu dua grup besar Garuda dan Lion Group. Sehingga memunculkan kesan adanya dugaan kartel, yang ironisnya tidak bisa diatasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Artikel lainnya: Polemik Garuda Indonesia dan Kartel Tiket Penerbangan

"Masalahnya adalah selama bertahun-tahun antar maskapai dalam negeri ini bersaing dalam harga. Belakangan ini malah kompak dan bertahan di harga batas atas. Tidak ada lagi persaingan walaupun pada low season. Sama-sama bertahan dan kompak menerapkan harga tinggi. Wajar saja kalau ada dugaan kartel," terang Solahuddin.

Yang mengherankan lagi pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sedang giat-giatnya mempromosikan pariwisata dalam negeri. Belum lama ini Jokowi juga mencetuskan lahirnya 10 Bali baru, salah satunya Danau Toba. Namun, upaya ini tidak bersinergi dengan ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk mengatur tata niaga penerbangan.

"Yang pasti saya melihat pemerintah tidak satu irama. Kita bingung juga, Kemenhub, 2 Menko bahkan Presiden sudah minta airlines untuk menurunkan harga. Tapi tetap harga tiket mahal. Kalau begitu airlines ini patuhnya kepada siapa? Bandingkan rute domestik di Malaysia, Thailand dengan rute domestik di Indonesia dengan jarak tempuh yang sama harga di Indonesia jauh lebih mahal," ujar Solahuddin.

Dengan kondisi adanya dugaan kartel dua grup besar ini, menurut Solahuddin, langkah Jokowi untuk memberi izin kepada maskapai asing agar beroperasi di dalam negeri merupakan langkah yang tepat. Sebab, bila ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bumerang bagi industri pariwisata dalam negeri.

Artikel lainnya: Tiket Pesawat Mahal Karena Dikuasai Garuda dan Lion

Saat ini saja, katanya, telah terjadi penurunan hingga 40 persen akibat terjadinya penundaan dan pembatalan kedatangan wisatawan dalam negeri. "Teman-teman di Bali bilang kunjungan domestik sebelum puasa kemarin turun sampai 40 persen lebih," terangnya.

Padahal, wisatawan dalam negeri punya spending power yang tidak kalah kuat dibandingkan wisatawan asing. Untuk menyiasatinya, sejumlah pengusaha biro perjalanan lebih tertarik menjual paket wisata ke luar negeri karena lebih murah.

Kalau harga tiket bertahan seperti sekarang, kata Solahuddin, pemerintah gagal membangun pariwisata. Karena komponen harga yang paling besar dalam penjualan paket wisata adalah harga tiket pesawat. Kalau kondisi ini terus berlanjut yang untung adalah negara tetangga dan industri pariwisata dalam negeri akan terpuruk.

"Dampaknya bukan saja terhadap travel agent, hotel, transport lokal, toko-toko suvenir dan usaha-usaha lain di destinasi wisata, termasuk petani-petani lokal yang selama ini mensuplai bahan-bahan ke hotel," paparnya.

Jika biaya wisata dalam negeri begitu tinggi, maka dikhawatirkan ke depan orang Indonesia akan memilih berlibur ke luar negeri, karena lebih murah.

Hal senada dikatakan Indra S Fadjar, pengusaha biro perjalanan Horas Travel. Menurutnya, langkah Jokowi sudah sangat tepat. Bahkan, pihaknya melalui asosiasi pariwisata sudah lama menyerukan kepada pemerintah agar dibukanya open sky untuk negara Asean.

Artikel lainnya: Garuda Indonesia Jelaskan Tiket Pesawat Rp 21 Juta

"Kalau tidak ada pemain domestik lainnya, kenapa tidak? Toh dulunya kita sudah setuju open sky untuk negara Asean. Kalau tidak, pemain sekarang ini, group GA (GA, Citilink dan Sriwijaya) dan group Lion (Lion, Batik dan Malindo) yang monopoli. Kayaknya mereka sepakat dengan harga alias kartel. Selama bisa menguntungkan konsumen, saya pribadi sih setuju aja dengan usulan Pak Jokowi," terang Indra yang dihubungi Tagar secara terpisah, Senin 10 Juni 2019 malam.

Dampak tingginya harga tiket juga dirasakannya berpengaruh pada usaha biro perjalanan, terutama untuk wisatawan domestik.

"Pembatalan tidak ada karena kalau wisatawan mau datang, biasanya jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah book tiket. Tapi, penurunan kedatangan wisatawan domestik cukup signifikan," katanya.[]


Berita terkait
0
Ketok Palu Tingkat I Tiga RUU DOB Papua Akan Putuskan DPR Siang Hari Ini
Panitia Kerja (Panja) 3 RUU DOB Papua akan kembali menggelar rapat pengambilan keputusan Tingkat I terkait dengan pembagian batas wilayah.