Jakarta, (Tagar 15/3/2019) - Perjalanan kancah politik Indonesia, hampir selalu diwarnai hal-hal yang menarik untuk diselami. Salah satunya adalah budaya gertak sambal melalui ajakan sumpah dan janji yang tak masuk akal.
Sebut saja, janji mantan Politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengatakan akan terjun bebas dari Monumen Nasional (Monas), jika dirinya terbukti menerima uang atas kasus suap proyek Hambalang.
Atau mungkin sumpah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, yang menyebut akan jalan kaki Yogyakarta- Jakarta jika Joko Widodo memenangi Pilpres pada 2014 silam.
Janji yang disampaikan kedua nama politisi tadi sama sekali tidak dilakukan. Meski belakangan Anas terbukti bersalah di pengadilan ikut menyicip uang hasil rasuah.
Begitu juga Amien yang tak kunjung memenuhi nazarnya berjalan kaki Yogyakarta-Jakarta, meski Jokowi telah menjabat presiden selama hampir lima tahun lamanya.
Baru-baru ini, satu ujaran yang lagi-lagi tak masuk akal dikumandangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Dia menantang mantan Staf Kostrad Kivlan Zen melakukan Sumpah Pocong.
Tantangan sumpah disampaikan Wiranto demi membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kerusuhan tahun 1998, seperti yang dituduhkan Kivlan Zein.
Janji dan sumpah yang tak masuk dinalar tersebut, dinilai pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati hanya terjadi di Indonesia, yang memiliki kultur yang dekat dengan hal-hal berkaitan dengan mitos.
Meski begitu, fenomena tersebut sejatinya disebut Wasisto bisa dibaca sebagai perilaku komunikasi politik yang logis.
"Ini hanya ada di Indonesia. Atau di negara-negara berkembang yang budayanya memang dekat dengan hal-hal berbau mitos," katanya kepada Tagar News, melalui sambungan telepon dari Canberra-Jakarta. Kamis (14/3) malam.
"Tapi itu juga bisa dinalar sebagai komunikasi politik juga. Dalam hal ini, komunikasi politik simbol," imbuhnya.
Lebih lanjut, peneliti yang saat ini tengah melanjutkan studi ke negeri Kangguru itu mengatakan, sumpah atau janji di luar nalar memiliki fungsi untuk mengintimidasi psikis publik.
Hal itu dimaksudkan demi menghancurkan kepercayaan pengikut kubu lawan politiknya, sekaligus melegitimasi gagasan yang semula dinarasikan oleh pelaku.
Sayangnya, cara ini seolah pisau bermata dua. Risiko yang berat, disebut Wasisto harus ditanggung oleh pelaku apabila janji atau sumpah tidak dipenuhi. Dalam pengertian budaya maupun logika.
"Hal yang irasional memberikan dampak psikologis kepada publik. Menggerus kepercayaan. Sekaligus memberikan legitimasi atas apa yang disampaikan pelaku," terang Wasito Jati.
"Resikonya, secara budaya. Orang-orang yang gemar bersumpah, akan menuai karma. Makanya kan dalam berbagai budaya tertentu, sering kita dengar bahwa ucapan adalah doa," katanya lagi.
"Mereka yang tidak menepati nazar, sumpah atau janji, kalau diperhatikan kan mati ya, karier politiknya. Barangkali itu resiko yang harus ditanggung," tutupnya. []
