Jakarta - Suhendra Hadikuntono, pengusaha yang juga pengamat intelijen berniat menjual beberapa perusahaannya yang beromzet ratusan miliar rupiah untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.
"Prinsip saya, jika kita tidak dibutuhkan orang lain, sebenarnya kita sudah mati. Yang dibutuhkan saat ini bukan wacana, tapi aksi nyata berbuat bagi sesama," kata Suhendra dalam pernyataan tertulis seperti diberitakan Antara, Senin malam, 25 Mei 2020.
Suhendra mengatakan beberapa perusahaan yang akan dijualnya bergerak di berbagai bidang, meliputi perusahaan properti, pertambangan, dan secure parking.
Perusahaan-perusahaannya tersebut bernaung di bawah bendera Indo Sarana Group. Beroperasi di Jakarta dan beberapa kota lain seperti Bandung, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Dan karyawannya berjumlah ribuan orang.
Demi bangsa dan negara ini, nyawa pun saya berikan.
Uang hasil penjualan perusahaan-perusahaan itu nantinya, kata Suhendra, bukan untuk dirinya, melainkan akan digunakan sepenuhnya untuk membeli alat pelindung diri (APD) guna disumbangkan kepada rumah-rumah sakit yang membutuhkan untuk dipakai tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam mengatasi penyebaran corona.
"Kalau bicara dunia, tidak akan ada habisnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengorbanan untuk mengatasi pandemi yang entah sampai kapan akan berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan, sedikit-sedikit kita lakukan. Saat ini negara sedang memanggil kita semua," kata Suhendra.
Ia mengatakan semua proses take over perusahaan pasti dilakukan secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga pajaknya pun akan masuk ke kas negara. "Demi bangsa dan negara ini, nyawa pun saya berikan," ujar CEO Hadiekuntono's Institute itu.
Suhendra selain dikenal sebagai pengusaha, juga dikenal memiliki jaringan luas di berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, satu di antaranya Thailand yang memintanya menjadi juru damai konflik di Thailand Selatan.
Ia juga pernah menjadi Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam yang membebaskan 150 warga Vietnam yang sempat ditahan di Pulau Anambas gara-gara diduga melanggar perairan Indonesia. Dengan pembebasan itu, Indonesia terhindar dari pengadilan Mahkamah Internasional. []
Baca juga:
