Sudah Bayar, Jokowi Minta Laporan Impor Vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya melaporkan terkait impor vaksin Covid-19 karena pembayaran sudah dilakukan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya melaporkan terkait impor vaksin Covid-19 karena pembayaran sudah dilakukan. (foto: Sekretariat Presiden).

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaksanaan simulasi vaksinasi virus corona (Covid-19) terus dilakukan secara optimal di berbagai daerah. 

Jokowi mengaku puas usai melihat langsung simulasi vaksinasi di wilayah Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 18 November 2020. Ia pun meminta simulasi terus dilakukan dan dipersiapkan secara matang.

Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan, karena ini sudah prosesnya mestinya, proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat kabinet terbatas dengan topik "Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)" dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 November 2020. 

Baca juga: Presiden Jokowi Sampaikan Dua Hal Penting di KTT G20

"Saya akan mengecek 1-2 kali lagi, sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik," kata mantan Wali Kota Solo itu. 

Menurutnya, hal terpenting dari simulasi vaksinasi ini harus terus dilihat dan dievaluasi, terutama menyangkut mekanisme proses distribusi vaksin, agar perjalanan vaksin ke daerah aman dan lancar. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk melaporkan perkembangan pembelian vaksin Covid-19. 

"Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan, karena ini sudah prosesnya mestinya, proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan," ucapnya.

Baca juga: Hadiri KTT APEC 2020, Jokowi Temukan Berbagai Terobosan

Lantas ia meminta laporan terkait dengan proses distribusi dan pengajuan izin ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

"Kemudian kesiapan vaksinasi juga sudah berapa persen, baik yang menyangkut proses distribusi, persiapan untuk 'cold chain', 'seller'-nya seperti apa dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BPOM dan berkaitan dengan 'Emergency Use Authorization' seperti apa," tuturnya. 

Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kesepakatan pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino, masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya diproduksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma. 

Uji klinis tahap ketiga vaksin Covid-19 Sinovac dilakukan tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020 dan sudah ada 1.620 relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping. 

Bio Farma diminta mulai menyiapkan vaksin Covid-19 siap edar tiga juta dosis mulai November 2020 tetapi penggunaannya tetap menunggu persetujuan dari BPOM. 

BPOM bertugas mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) yang menyatakan vaksin aman untuk diproduksi dan disuntikkan kepada masyarakat. Tahapan tersebut memerlukan waktu sekitar tiga minggu. 

Selain dengan China, Indonesia juga menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pada pertengahan Agustus 2020 dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma. 

Ditambah, 100 juta dosis vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca, diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021. []

Berita terkait
Jokowi Ngegas, Rizieq Shihab Galau
Tanda-tanda pemerintah Jokowi akan ngegas terus sudah terlihat nyata, membuat Rizieq Shihab yang suka meracau jadi galau, meratap minta dialog.
Imbauan Relawan Jokowi Centre untuk Para Elit Politik
Relawan Jokowi Centre (RJC) menilai buruknya komunikasi sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik ingin mendapatkan empati masyarakat.
Jokowi Melalui Erick Thohir Buat Perubahan Drastis di BUMN
Pernusa menilai Presiden Jokowi melalui Menteri Erick Thohir berhasil membuat perubahan yang signifikan di Kementerian BUMN.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)