Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menanggapi soal ramainya perbincangan terkait rencana pengalihan Subsidi Gas Elpiji 3 kg yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Rencana pengalihan subsidi dari barang ke orang menjadi pilihan pola subsidi yang disampaikan oleh Ahok sebagai Komut. Pola subsidi yang tentu akan menyisakan masalah-masalah baru di tengah publik dan juga terhadap bisnis Pertamina sendiri," katanya kepada Tagar, Senin, 7 September 2020.
Masyarakat penerima subsidi bukannya membeli produk elpiji Pertamina tapi justru membeli produk saingan Pertamina menggunakan uang subsidi yang diterima
Ferdinand berpendapat, pola penyaluran subsidi Elpiji 3 kg ini beberapa tahun terakhir sudah menjadi pembahasan karena dianggap tidak tepat sasaran.
"Hal ini memang betul terjadi di lapangan bahwa banyak yang tak berhak untuk mendapat subsidi Elpiji 3 kg justru memilih menggunakan gas Elpiji 3 kg. Di rumah-rumah, apartemen dan bahkan usaha-usaha yang tak layak menggunakan gas bersubsidi ini pun tanpa malu menggunakannya," ujarnya.
"Pernah juga dikaji penyaluran Gas Elpiji 3 kg secara tertutup agar subsidi tepat sasaran, tapi tak mudah juga pelaksanaannya dan hingga kini tak terealisasi," ucap Ferdinand menambahkan.
Politisi Partai Demokrat ini beranggapan, hal ini tidak mudah dilaksanakan menjadi tepat dan bermanfaat. Menurutnya, ada beberapa alasan yang membuat ide pengalihan subsidi ke barang menjadi subsidi ke orang menjadi tak tepat sasaran.
"Besar subsidi yang sekitar 50 T apabila dibagi secara tunai ke masyarakat, jumlahnya akan sangat kecil dan bahkan bisa jadi salah penggunaan. Potensi tidak tepat sasaran juga besar, mengingat data orang miskin di tiap daerah masih belum sesuai dengan realita. Lihat saja contoh paling dekat pembagian bansos selama covid berlangsung, data penerima di setiap daerah hampir kacau," kata dia.
Selanjutnya, kata dia, selain menjadi tidak tepat sasaran, rencana ini juga tidak bermanfaat karena jumlah tunainya sangat kecil, dan subsidi berpotensi akan disalahgunakan.
"Kebijakan pengalihan ini pun akan berpotensi memicu kenaikan harga-harga produk UMKM di lapangan. Karena harga jual produk akan menyesuaikan kenaikan harga elpiji. Bisa saja pelaku UMKM menerima subsidi tunai, tapi tak mencukupi jumlahnya, ini akan jadi masalah baru gejolak harga di pasar," ujar Ferdinand.
Kemudian, dampak berikut ucap Ferdinand, yakni terhadap bisnis Pertamina sendiri. Menurutnya, jika subsidi sudah tidak ada, maka pemain lain bisa masuk ke sektor ini dan menciptakan saingan usaha bagi Pertamina secara tidak langsung.
"Akan lebih buruk lagi ketika ada pemain baru di bisnis ini, masyarakat penerima subsidi bukannya membeli produk elpiji Pertamina tapi justru membeli produk saingan Pertamina menggunakan uang subsidi yang diterima. Tentu ini akan mengganggu bisnis Pertamina sendiri," ucapnya.
Lantas, secara tegas Ferdinand meminta agar rencana Ahok segera dihentikan. Dia beranggapan langkah ini akan menimbulkan gangguan bisnis terhadap Pertamina sendiri.
"Maka dengan demikian, ada baiknya rencana pengalihan subsidi tersebut dihentikan. Stop..! Karena hanya akan menciptakan kegaduhan di lapangan dan menciptakan gangguan bisnis kepada Pertamina. Lebih baik pola subsidi sekarang dipertahankan, tapi dengan penerapan sanksi baru di lapangan," kata dia.
Diakhir, dia meminta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengeluarkan peraturan menteri untuk memastikan kelompok masyarakat mana saja yang dapat menggunakan subsidi tersebut.
- Baca juga: Pelecehan Said Didu ke Rahayu, EWI: Lelaki Tua Memalukan
- Baca juga: EWI ke Yasin Limpo: BUMN Bukan Penampungan Anak Pejabat
"Buatkan sanksi denda sehingga masyarakat yang tidak berhak menggunakannya menjadi takut menggunakan. Konsekuensinya, Pertamina menambah produk Elpiji 3 kg Non Subsidi di lapangan bagi masyarakat yang tak layak menerima subsidi. Hal ini akan menekan dan mengurangi subsidi Elpiji 3 kg," ucap Ferdinand.[]
