Jakarta, (Tagar 31/7/2018) - Garis kemiskinan nasional lebih tinggi daripada garis kemiskinan di pedesaan, dan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada garis kemiskinan nasional, karena pengeluaran di perkotaan lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional dan apalagi dibandingkan dengan perdesaan.

“Kalau kita lihat perkembangan 2014-2017, garis kemiskinan naik karena ada inflasi. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga inflasi. Kalau inflasi tidak dijaga dan garis kemiskinan naiknya lebih tajam, maka akan semakin sulit untuk mengurangi kemiskinan,” demikian penjelasan panjang Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Fakta Penurunan Angka Kemiskinan”.

Diskusi bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7).

Menteri Bambang selanjutnya menjelaskan, bagaimana BPS menentukan kelompok di bawah garis kemiskinan dan kelompok yang berada di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan konsumsi komoditas pangan tertentu yang dinyatakan dengan kalori.

Single Targeting Framework
Bambang mengungkapkan, strategi khusus penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan. Metode ini adalah pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life-cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai.

“Studi empiris menunjukkan kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak dua persen. Sekarang tingkat kemiskinan kita sepuluh persen, harusnya bisa jadi delapan persen. Harus ada upaya pengintegrasian supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” jelas Menteri Bambang lagi.

Tak sampai di situ, tambah Menteri, pemerintah juga melakukan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu. Kemudian mengarahkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu. [o]