Stabilkan Rupiah, Pengamat: Pemerintah Perlu Tunda Proyek Infrastruktur

Stabilkan rupiah, pengamat: pemerintah perlu tunda proyek infrastruktur. “Dihentikan dulu, uangnya digunakan untuk mengamankan rupiah," kata Shanti.
Pengrajin menggiling kedelai impor sebelum diolah menjadi tempe di gudang Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Sanan, Malang, Jawa Timur, Rabu (5/9/2018). Naiknya harga kedelai impor akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tersebu membuat pengrajin tempe setempat mengurangi penggunaan kedelai impor sebagai bahan produksi yakni dari 40 kilogram menjadi 20 kilogram per hari. (Foto: Ant/Ari Bowo Sucipto)

Jakarta, (Tagar 5/9/2018) – Rupiah melemah. Pengamat ekonomi Shanti Ramchand Shamdasani menilai, pemerintah perlu menunda pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masih dalam daftar perencanaan (pipeline) sehingga dananya bisa digunakan untuk menstabilkan rupiah.

"Saya usulkan, proyek-proyek yang tadinya sudah 'pipeline', belum dilaksanakan dan masih bisa diberhentikan, dihentikan dulu. Uangnya digunakan untuk mengamankan rupiah," kata Shanti saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/9).

Menurut Shanti yang juga dikenal sebagai pakar perdagangan internasional, pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir, memang akan sangat bermanfaat pada masa mendatang terutama dalam menghadapi era ekonomi digital.

Namun, lanjut dia, pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut harus diakui juga membuat ekonomi Indonesia mengalami 'overheating' atau kondisi di mana kapasitas ekonomi tidak mampu lagi mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

"Infrastruktur yang dibangun kali ini akan berguna untuk masa depan, tapi karena sangat cepat, saya juga merasa bahwa pemerintahan Jokowi harus 'slowdown" dulu. Reserved cash yang ada di BI kita pakai dulu untuk talangi dolar. Misalnya proyek PLN yang katanya mau dibatalkan atau ditunda dulu, itu saya rasa sangat bijaksana," kata Shanti.

Tidak Cemas Berlebihan

Sementara itu, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi melemah sebesar 25 poin menjadi Rp 14.920 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 14.895 per dolar AS.

Maraknya sentimen negatif di pasar di antaranya mengenai perang dagang serta harga minyak mentah yang meningkat membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah kembali mengalami depresiasi.

Sentimen negatif diprediksi akan bertambah bagi pasar negara berkembang apabila The Fed tidak memperlambat laju pengetatan kebijakan moneternya.

Masyarakat luas diharapkan tidak cemas berlebihan terhadap fenonema melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, akhir-akhir ini.

"Sebaiknya masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dalam menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah," kata Peneliti Center of Indonesia Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, selama ini pemerintah telah cukup responsif dan cekatan dalam menahan pelemahan nilai rupiah.

Dia mengingatkan, walau rupiah terdepresiasi sekitar 7 persen, tapi depresiasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan negara dengan perekonomian serupa seperti rupee India (minus 9,7 persen), rand Afrika Selatan (minus 15,98 persen), dan real Brazil (minus 20,26 persen).

Dengan demikian, lanjut dia, kondisi rupiah masih cukup kuat sehingga dalam waktu dekat tidak akan mengalami resesi seperti yang dialami oleh Turki dan Argentina pada saat ini.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra A Riza Patria meminta masyarakat tenang dan tidak usah panik menghadapi penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang saat ini mendekati Rp 15.000 per dolar AS.

"Masyarakat tetap tenang dan tidak usah panik karena pemerintah akan berupaya mengatasinya, dan membuat terobosan-terobosan mengatasi masalah ini karena kalau dolar naik terus, akan berdampak pada utang kita dan lainnya," kata Riza Patria.

Pemerintah akan terus menegakkan persyaratan terkait komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di berbagai proyek infrastruktur dalam rangka mengurangi defisit transaksi berjalan neraca perdagangan.

"Yang penting adalah penerapan untuk TKDN," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Bappenas, Jakarta, Senin (27/8).

Menurut dia, untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dipastikan tetap akan terus berjalan dan tidak ada halangan untuk tidak meneruskannya.

Namun, Bambang mengingatkan bahwa disinyalir masih banyak yang TKDN dalam sejumlah proyek yang masih di bawah persyaratan yang ada terkait TKDN. "Jadi kami ingin perbaiki 'enforcement' (pemberdayaan)-nya tadi," ucapnya. []

Berita terkait
0
Cara Download Lagu-lagu Viral di TikTok
Berikut cara convert YouTube MP3 download lagu TikTok yang bisa dilakukan untuk mengunduh lagu yang diinginkan.