Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, ketersediaan vaksin covid-19 tidak dapat secepatnya mengendalikan pandemi covid-19. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini, disampaikan wanita yang biasa disapa Ani ini dalam diskusi Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Pangan, dan Reforma Agraria.
“kita semua tetap menjaga agar disiplin protokol kesehatan dilakukan, meskipun sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, itu tidak berarti dalam waktu yang sangat dekat covid-nya bisa dikendalikan," katanya, Jumat 11 Desember 2020.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin covid-19 produksi Sinovac telah didatangkan pemerintah. Selanjutnya, Indonesia akan mendatangkan lagi 2,8 juta dosis vaksin pada bulan Desember 2020, sehingga totalnya mencapai 3 juta dosis.
kita semua tetap menjaga agar disiplin protokol kesehatan dilakukan, meskipun sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, itu tidak berarti dalam waktu yang sangat dekat covid-nya bisa dikendalikan.
Selain impor vaksin, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa pemerintah mendukung pengembangan vaksin buatan dalam negeri, vaksin Merah Putih. Juga, mendorong produksi alat kesehatan lainnya untuk menanggulangi pandemi covid-19.
"Kami mendukung untuk riset vaksin, ini vaksin Merah Putih. Untuk alat pelindung diri, sekarang sudah diproduksi di dalam negeri, untuk tes fisik juga sudah diproduksi banyak di dalam negeri. Ini diharapkan akan bisa meningkatkan kapasitas Indonesia dan sekaligus juga untuk memulihkan ekonomi," tandasnya.
Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya telah menetapkan 6 jenis vaksin covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, dan China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm).
Baca Juga:
- Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Toleransi Terhadap Korupsi
- Sri Mulyani: Pengangguran Meningkat Hingga 2,67 Juta Jiwa
Selanjutnya, vaksin covid-19 buatan Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, serta Sinovac Biotech. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Namun, 6 vaksin tersebut baru bisa digunakan ketika mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). []
