Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia masih dihadapkan dengan pandemi virus corona yang berdampak bagi ekonomi negara. Untuk itu, ia menyebut desain atau postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 harus memasukkan langkah-langkah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dari sisi asumsi makro yang dilakukan atau yang disetujui dalam range, kemudian juga dari sisi bagaimana pengaruhnya terhadap postur APBN.
Kalau penanganannya efektif dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi akan bisa recovery pada kuartal III
”Kesepakatan dari pembicaraan dengan dewan, yaitu pertumbuhan ekonomi antara 4,5 hingga 5,5% tahun depan, pemerintah melihat suatu ketidakpastian itu meningkat dengan meningkatnya Covid-19 terutama bulan-bulan terakhir dengan pembukaan ekonomi di seluruh dunia. Ini menyebabkan kemungkinan terjadinya kecepatan pemulihan menjadi kemungkinan menjadi agak terancam,” kata dia usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa, 28 Juli 2020.
Baca juga: Realisasi APBN I 2020, Sri Mulyani Laporkan ke DPR
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, dari pembahasan awal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pihak anggota dewan telah menyetujui angka-angka mengenai asumsi makro dalam bentuk range.
Ia menambahkan, pemerintah dalam memfinalkan RAPBN 2021 akan menyampaikan dalam bentuk satu poin titik pertumbuhan ekonomi. Sementara mengenai inflasi akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Agustus 2020.
”Saya tidak akan menyampaikan karena ini adalah dokumen yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden (Jokowi). Namun, dari range yang disampaikan dalam DPR antara 4,5 hingga 5,5% dari pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ucapnya.
Kemudian, postur APBN untuk tahun 2021 yang sudah disepakati dalam pagu indikatif dengan DPR, dengan defisit sebesar 4,15% dari Product Domestic Bruto (PDB) itu perlu untuk diperlebar. Mengingat, ada ketidakpastian yang sangat tinggi mengenai kecepatan dan kemungkinan penanganan, maupun pengendalian Covid-19 secara keseluruhan dari seluruh dunia.
"Kedua, global economic recovery atau pemulihan ekonomi global juga akan mempengaruhi proyeksi tahun depan karena ketidakpastian akibat Covid-19. Jadi, meskipun pada saat ini beberapa lembaga internasional memperkirakan pemulihan ekonomi akan cukup cepat untuk tahun depan, dengan asumsi karena tahun ini menurunnya sangat tajam," ujarnya.
Baca juga: Ini Strategi Sri Mulyani CS Tutup Defisit APBN 6,34%
”Kita juga melihat bahwa lembaga-lembaga tersebut terus-menerus melakukan revisi pemulihan ekonomi dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Sehingga, pemulihan ekonomi dunia diperkirakan juga masih tidak pasti, bisa strong rebound, bisa sifatnya moderat,” ucapnya menambahkan.
Lalu poin ketiga, ekonomi dalam negeri diperkirakan untuk pemulihannya juga akan sangat tergantung terhadap penanganan Covid-19, terutama pada semester kedua, yaitu kuartal III dan IV tahun ini.
”Kalau penanganannya efektif dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi akan bisa recovery pada kuartal III dengan positif growth 0,4% dan pada kuartal IV akan akselerasi ke 3%. Kalau itu terjadi maka pertumbuhan ekonomi kita secara seluruh tahun akan bisa tetap di zona positif,” ucapnya.
Menurutnya, yang sedang terus diupayakan oleh pemerintah dan juga ditekankan Presiden Jokowi kepada semua menteri, serta pemerintah daerah, yaitu agar tetap ada di dalam skenario pemulihan ekonomi.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi ingin tetap ekonomi bisa berjalan pada zona positif pada Kuartal III antara 0% hingga 0,4% dan Kuartal IV pada zona positif lebih tinggi, yaitu antara 2% hingga 3%. Sehingga total perekonomian masih dapat tumbuh positif di atas 0% untuk tahun 2020. []
