Sri Mulyani: Realisasi PEN Sudah Mencapai 55,1 Persen

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mencapai Rp 383,01 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto:IG @smindrawati)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mencapai Rp 383,01 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 55,1 persen dari total pagu sebesar Rp 695,2 triliun per 9 November.

"Realisasi PEN kalau dilihat dari sisi penyerapan memang terakselerasi luar biasa pada kuartal III. Ini untuk kuartal IV kita juga akan tetap monitoring. Jumlahnya Rp 383 triliun atau 54,1 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 12 November 2020.

Untuk anggaran di bidang kesehatan, kata Sri Mulyani, telah terealisasi sebesar Rp 34,07 triliun atau 35 persen dari pagu Rp 97,26 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat dan daerah Rp 4,13 triliun serta santunan kematian nakes Rp 0,029 triliun. Berikutnya, untuk gugus tugas Covid-19 sebesar Rp 3,22 triliun, belanja penanganan Covid-19 Rp 21,32 triliun, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 3,46 triliun.

Sementara, untuk bidang perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp 181,11 triliun atau 77,3 persen dari pagu Rp 234,33 triliun meliputi PKH (Program Keluarga Harapan) Rp 36,71 triliun, Kartu Sembako Rp 37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 5,49 triliun, dan bantuan sembako non Jabodetabek Rp 30,57 triliun. Selanjutnya, Kartu Pra Kerja Rp 19,87 triliun, diskon listrik Rp 6,97 triliun, BLT dana desa Rp 18,47 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp 4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp 3,29 triliun, dan subsidi gaji Rp 17,5 triliun.

Kemudian, bidang sektoral dan pemda telah terealisasi sebanyak Rp 32,47 triliun atau 49,2 persen dari pagu Rp 65,97 triliun meliputi padat karya Rp 15,5 triliun, insentif perumahan Rp 0,07 triliun, dan Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp 4,85 triliun. Berikutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 7,29 triliun, pinjaman daerah Rp 0,98 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp 1,14 triliun, peta peluang investasi Rp 0,002 triliun, dan komunikasi PEN Rp 0,003 triliun.

Sedangkan untuk dukungan UMKM sudah terealisasi sebesar Rp 95,25 triliun atau 83 persen dari pagu Rp 114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp 64,5 triliun, dan pembiayaan investasi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Rp 1 triliun. Berikutnya, untuk PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) Rp 0,57 triliun, subsidi bunga Rp 5,49 triliun, penjaminan kredit Rp 1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp 22,11 triliun.

Untuk insentif dunia usaha sudah terealisasi sebesar Rp 38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp 120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp 2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp 9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar Rp 13,73 triliun. Selanjutnya, terkait pengembalian pendahuluan PPN sebanyak Rp 3,57 triliun dan penurunan tarif PPh Badan Rp 9,21 triliun.

Pembiayaan korporasi baru teralisasi Rp 2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp 62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang tersalur lewat pembayaran Iuran Jasa Penjaminan (IJP) Rp 945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp 2 triliun.

Realisasi penyertaan modal negara (PMN), kata Sri Mulyani, direncanakan pada pekan pertama November hingga pekan kedua Desember 2020. "Proyeksi pencairan pinjaman PT KAI dan Perumnas pada minggu ketiga November dan proyeksi pencairan pinjaman PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PTPN pada minggu ketiga November," ucapnya. []

Berita terkait
Sri Mulyani: APBN Instrumen Penting dalam Tangani Pandemi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan, APBN menjadi instrumen sangat penting bagi masyarakat agar keluar dari berbagai dampak Pandemi Covid-19.
Kementerian Keuangan Akan Merombak Program Dana Pensiun
Kemenkeu akan merombak program dana pensiun. Nantinya, tata kelola dana pensiun berdasarkan keseimbangan keuntungan, pendanaan dan keberlanjutan.
Penyaluran Program Subsidi Gaji Sudah Mencapai 98 Persen
Penyaluran subsidi gaji/upah yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai 98,09 persen atau 12.166.471 pekerja.
0
PBB Katakan Lebanon dalam Situasi Krisis
PBB mengatakan melonjaknya harga pangan memaksa 90% keluarga di Lebanon mengkonsumsi makanan yang lebih murah