Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi perekonomian pada tahun 2021 masih akan tertekan pandemi virus corona Covid-19 meski pemerintah menggencarkan pengadaan vaksin. Pasalnya, pengadaan vaksin itu tidak bisa dilakukan secara merata.
"Tahun 2021 kita tetap sama (ekonomi tertekan pandemi) karena ternyata sampai akhir tahun walau ada upaya penemuan vaksin itu tidak akan terjadi secara serentak dan cepat pada awal 2021," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini di Jakarta, Rabu, 4 November 2020.
Berdasarkan hasil perhitungan epidemiolog, Indonesia butuh vaksin yang tak sedikit pula. Estimasinya, jumlah vaksin harus setara 60 sampai 70 persen vaksin dari total populasi masyarakat.
"Kalau di Indonesia berarti butuh berapa ratus juta masyarakat (divaksin) untuk bisa bertahan dari pandemi ini," ucap wanita yang biasa disapa Ani ini.
Di samping itu, menurut Ani pertumbuhan masih akan dibayangi dampak tekanan ekonomi akibat corona lantaran belum ada vaksin yang benar-benar dinyatakan ampuh. Bahkan, masih banyak vaksin yang pada tahap uji coba.
Tahun 2021 kita tetap sama (ekonomi tertekan pandemi) karena ternyata sampai akhir tahun walau ada upaya penemuan vaksin itu tidak akan terjadi secara serentak dan cepat pada awal 2021.
"Tahun 2021 kita masih akan menghadapi pandemi ini, meskipun mungkin pengobatan vaksinnya sudah mulai muncul karena sekarang lebih dari 25 jenis vaksin yang sedang dicoba," jelasnya.
Ekonomi yang masih terbebani virus corona ditambah pula dengan risiko gelombang kedua pandemi di beberapa negara. Bahkan, beberapa negara mempertimbangkan untuk melakukan lockdown negara mereka untuk memutus penyebaran virus.
- Baca Juga : Sri Mulyani Ingin Putus Tali Kemiskinan Antar Generasi
- Baca Juga : Sri Mulyani: Utang Itu untuk Selamatkan Jiwa Penduduk RI
"AS, Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, semua sedang menghadapi gelombang kedua dan gelombang kedua jauh lebih rumah karena rakyatnya mungkin sudah pada mulai tidak sabar. Mereka sudah tidak mau lagi menutup usahanya sehingga ini menyebabkan tekanan ekonomi, sosial, keuangan secara bersamaan, juga tentu masalah politik," kata Ani.[]
