Makassar - Aplikasi pembayaran non tunai milik perusahaan teknologi Gojek, Gopay ramai diperbicangkan setelah ada kabar orang tua siswa dapat membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerhati pendidikan Erwin Akib meminta pihak terkait untuk meninjau ulang penggunaan Gopay untuk membayar SPP.
“Dengan penggunaan Gopay sebagai alat pembayaran SPP, dapat membuat mas menteri kehilangan krebilitas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan transformatif di bidang pendidikan. Mas Nadiem akan dianggap memiliki konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan,” ujar Erwin yang juga dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar, Kamis, 20 Februari 2020.
Jika hanya pakai Gopay, Mas Nadiem tidak mencontohkan inovasi, melainkan sekadar meminjam aplikasi yang sudah ada.
Menurutnya, kebijakan Nadiem mungkin bermotif mulia, dengan memulai kultur uang digital dalam dunia pendidikan. Namun bisa berefek pada ambruknya cita-cita sang mendikbud dalam mendorong perubahan dalam dunia pendidikan.
“Apalagi Nadiem masih merupakan ikon tak terpisahkan dari Gojek. Bahkan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power," ujarnya.
Alumni Program Doktor Universitas Teknologi Malaysia ini berpandangan jika Nadiem serius mendorong akselerasi revolusi digital di dunia pendidikan, seharusnya Pemerintah memberi contoh, dengan membuat aplikasi pendidikan yang holistik, baik dari aspek pembelajaran, maupun hal yang bersifat administratif.
"Jika hanya pakai Gopay, Mas Nadiem tidak mencontohkan inovasi, melainkan sekadar meminjam aplikasi yang sudah ada. Apalagi, aplikasi tersebut, bukan milik negara. Bagaimana jika terjadi penyelewengan? Siapa yang bertanggungjawab," jelasnya.
Pria kelahiran Pare-pare itu berharap menteri tidak membuat kebijakan yang bersifat aksesoris semata. Soal alat pembayaran digital, biarlah itu urusan bank.
Tugas Mas Menteri, bagaimana mendorong pemerataan aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan di era digital. Ia juga khawatir, maraknya penggunaan gopay di kalangan siswa malah akan mendorong siswa menjadi konsumtif.
"Sejauh ini, mas menteri berhasil menghidupkan kembali berbagai diskusi seputar wacana pendidikan. Jangan biarkan gopay, membuat harapan itu pudar kembali," tutup Erwin. []
