Yogyakarta - Surat suara tercoblos untuk pasangan calon 01 dan caleg DPR RI menjadi perbincangan hangat. Di balik semua itu, banyak warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia sering mengeluhkan Duta Besar di Malaysia Rusdi Kirana dan si caleg tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) memang tidak bertanggungjawab kepada kedutaan. Tetapi mayoritas petugas PPLN dari Kedutaan, 4 dari 7 dari Kedutaan.
"Tapi menjadi masalah ketika surat suara paslon 01 yang tercoblos, tapi juga caleg salah satu partai yang dapilnya luar negeri. Itu (caleg) kebetulan anaknya Pak Dubes," kata Sukamta saat nonton bareng Film 8 Stories di Kantor DPW PKS DIY, Jumat 12 April 2019.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, jauh sebelum kasus mengemuka, sering banyak keluhan tentang Pak Dubes dan anaknya ini.
"Kami mendengar keluhan dari teman-teman di Malaysia, Pak Dubes ini sering mengajak anaknya yang lagi nyaleg ini, keliling. Kita nggak tahu, itu pakai anggaran negara atau tidak," katanya.
Tapi faktanya, kata dia, sekian ribu surat suara sudah tercoblos atas nama anak Dubes Rusdi Kirana. Tidak perlu saling menuduh siapa yang bersalah.
"Nah supaya ini tidak menjadi gosip, tidak saling tuduh antara paslon 01 dan 02 atau antarpartai politik, sebaiknya Bawaslu dan Panwaslu melakukan investigasi, memproses sesuatu aturan hukum yang berlaku. Siapa pun yang bersalah ya diberi sanksi sesuai hukum. Supaya ini tidak menjadi isu yang liar," paparnya.
Saat ini, tim sudah bekerja menindaklanjuti hal itu. Agar tidak ada kepentingan personal yang masuk, sangat bagus kalau saat ini Dubes Malaysia ditarik dulu dari Kuala Lumpur. "(Dubes Malaysia) tarik dulu ke Jakarta, berikan keleluasaan kepada Bawaslu, polisi melakukan pengusutan di situ," tegasnya.
Pasalnya, Dubes tidak ditarik ke Jakarta, ada kekawatiran dan tekanan dari yang berkepentingan.
"Ini pegawai-pegawai KBRI yang menjadi panwas itu akan tertekan. Panwasnya itu masih pegawai honorer KBRI. Pasti kalau ditekan sedikit akan berat. Begitu juga pegawai PPLN, jadi kalau ada tekanan-tekanan pasti akan takut," ungkapnya.
Untuk itu, supaya kasus ini bisa berjalan dengan baik, hukum tegak dan keadilan untuk semuanya, Dubes Malaysia harus pulang dulu ke Indonesia.
"Ini persoalan yang tidak terhormat. Kalau Pak Dubes terlibat, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau memang terlibat dalam persoalan yang tidak terhormat ini, ya mohon maaf, harus diganti," ujarnya.
Menurut dia, Komisi I DPR RI sebenarnya sudah berkali-kali rapat dengan Menteri Luar Negeri untuk hati-hati dalam penyelenggaraan Pemilu. Meski ini petugasnya berangung jawabnya kepada KPU, tapi penyelenggaranya tetap orang-orang dari KBRI.
Dan KBRI itu pihak yang paling berkuasa terhadap warga negara Indonesia yang ada di negara itu. Maka jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini," jelasnya.
Menurut dia, perlu integritas moral dari petugas penyelenggara Pemilu. KBRI ini harus bersih tidak terlibat dalam penyimpangan karena ini tanggung jawabnya kepada rakyat dan negara.
"Kalau perlu anggota keluarga dubes nggak boleh nyalon (caleg) di negara tempatnya bertugas. Kalau nyalon ya jangan di dapil luar negeri gitu lho," ungkapnya.
Sukamta mengungkapkan, kejadian di Malaysia ini baru pertama kali terjadi. Tetapi bukan tidak mungkin di negara lain tidak terjadi hal yang demikian. "Potensi terjadi penyimpangan adalah di negara yang banyak penduduk Indonesia seperti Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, Australia, Jepang. Tapi ada juga WNI sedikit tapi surat suaranya besar sekali," jelasnya. []Foto:Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat sambutan dalam nonton bareng film "8 Stories" di DPW PKS DIY, Jumat malam (12/4). (Foto : Tagar/Ridwan Anshori)
