Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A. Djalil terus mendorong tertib administrasi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.
Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Dengan demikian, akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan kondusif.
Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTT) sekaligus Diskusi Publik #RoadToWakatobi dengan tema Penyelesaian Konflik Agraria dan Perbaikan Iklim Investasi, Selasa, 14 September 2021.
"Kementerian ATR/BPN mau menyelesaikan masalah administrasi pertanahan. Tujuan akhirnya adalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kalau masalah hukum di pertanahan tidak pasti, tidak jelas, bisa jadi sumber konflik, bisa punya tanah kemudian digugat orang, atau punya tanah sudah ada sertipikat disikat oleh mafia tanah, atau bentuk-bentuk lain, itu akan sangat mengganggu iklim investasi," ujarnya.
Kami mendorong dan berharap agar pelayanan-pelayanan pertanahan terus dilakukan lebih bertanggung jawab lebih bagus lagi lebih responsif dan kita harapkan ini mampu untuk mewujudkan NTT yang maju dan NTT yang bangkit menuju sejahtera.
Ia melanjutkan, setiap konflik pertanahan harus dihindari dalam rangka mendukung iklim investasi. Salah satunya dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Dalam menciptakan iklim investasi, konflik pertanahan itu harus dihindari yang paling bagus adalah bagaimana mengantisipasi jangan terjadi konflik. Maka kita punya program mendaftarkan seluruh tanah. Jika mungkin seluruh tanah di seluruh Indonesia terdaftar paling lama tahun 2025. Kalau semua tanah sudah terdaftar, maka potensi konflik di masa yang akan datang akan berkurang," ujar Sofyan A. Djalil.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan PTSL di Kota Pekanbaru
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Tanggapi Kasus Sengketa Lahan Rocky Gerung Versus Sentul City
Selain menghindari, konflik pertanahan juga harus diselesaikan. Menteri ATR/Kepala BPN merekomendasikan agar sengketa ataupun konflik dapat diselesaikan dengan cara mediasi untuk mempersingkat waktu dan lebih memudahkan kedua belah pihak.
"Jadi penyelesaian konflik ini adalah bagian juga dalam rangka menjamin investasi. Kemudian hal yang lain lagi adalah tadi, menyelesaikan sengketa, menyelesaikan konflik, kemudian memerangi mafia tanah," katanya.
Tak hanya kepastian hukum bidang tanah, namun juga bagaimana menciptakan keadilan dalam bidang pertanahan. Dalam hal ini, dapat dicapai dengan melakukan program redistribusi tanah yang berasal dari tanah yang tidak dimanfaatkan, tanah terlantar, dan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak terurus.
"BPN ini sangat serius dalam menciptakan keadilan pada bidang pertanahan, namun ini harus dilakukan dengan cara yang baik, karena tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Karena kalau salah-salah nanti dampaknya tidak seperti yang kita harapkan," ucapnya.
Memimpin jalannya diskusi secara luring di sela kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra membahas penyelesaian konflik agraria dan bagaimana Kementerian ATR/BPN menciptakan iklim investasi. Ia berbicara terkait banyaknya permasalahan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
"Tantangannya adalah regulasinya belum siap, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih terhambat dan sebagainya. Kita harus berkolaborasi mengembangkan RDTR di berbagai wilayah, khususnya kawasan strategis nasional (KSN)," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT yang telah senantiasa membantu serta proaktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Perkuat Koordinasi Antar Unit Kerja
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Gandeng DPR dalam Berantas Mafia Tanah
"Pertanahan menjadi sebuah lembaga yang sangat penting untuk pembangunan di NTT khususnya. Dan saya bersyukur, pada acara ini saya ingin sampaikan bahwa teman-teman dari Kanwil BPN Provinsi NTT telah menjalankan tugas yang sangat luar biasa," ujarnya.
Gubernur NTT berharap program Kementerian ATR/BPN mampu mendorong percepatan pembangunan NTT, misalnya dengan PTSL.
"Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, kami mendorong dan berharap agar pelayanan-pelayanan pertanahan terus dilakukan lebih bertanggung jawab, lebih bagus lagi, lebih responsif, dan kita harapkan ini mampu untuk mewujudkan NTT yang maju dan NTT yang bangkit menuju sejahtera," katanya. []
