Jakarta - Anggota komisi XI DPR, Anis Byarwati menyampaikan pandangan soal hasil survei yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi beberapa waktu lalu. Survei itu mengatakan, 65 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini sangat buruk.
Survei pun ditujukan untuk memotret persepsi publik terhadap mitigasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air. Survei ini juga menemukan masih tingginya persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional di masa pandemi.
Ketidakberhasilan yang demikian, menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye
"Publik berhak untuk 'beropini' terkait kondisi ekonomi nasional. Apalagi, dari data-data yang ada, kondisi ekonomi negara kita saat ini memang tidak bisa dikatakan baik-baik saja," kata Anis, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.
Sebagaimana penilaian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Anis menegaskan bahwa ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama ini.
"Ketidakberhasilan yang demikian, menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye," ucapnya.
Lantas, Anis menggarisbawahi kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan.
"Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah," kata dia.
Doktor ekonomi dari Universitas Airlangga ini juga mengatakan, Fraksi PKS mencatat ketidakberhasilan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di antaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi.
Ia menjelaskan, porsi konsumsi rumah tangga terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2019 mencapai 56,62 persen, meningkat dari 55,76 persen pada 2018. Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli. Peranan belanja pemerintah hanya 8,75 persen.
Menurutnya, angka ini sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah. Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58 persen dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun.
"Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6 persen. Dan ini bukan angka yang baik," ucap dia.
Kemudian, Survey Indikator juga menyebutkan bahwa 60,4 persen responden menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan masalah kesehatan ketimbang masalah ekonomi. Terkait dengan hal ini, Anis menyatakan bahwa ia sangat setuju dengan keinginan responden itu.
"Menurut saya, kesehatan menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa masyarakat sehat, upaya pemulihan ekonomi tak akan berjalan maksimal," katanya.
Anis menjelaskan, kepercayaan masyarakat untuk bepergian hingga berbelanja akan muncul bila kondisi kesehatan terjaga. Tanpa kesehatan, kata dia, masyarakat tidak akan merasa aman, terutama kelompok menengah atas dan dampaknya mereka akan mengurangi konsumsi.
"Mereka akan menahan belanja dan cenderung menyimpan uangnya di bank," ujarnya.
Politisi senior PKS ini menilai bahwa keinginan 60,4 persen responden yang menginginkan pemerintah lebih prioritaskan masalah kesehatan ketimbang ekonomi, sebenarnya selaras dengan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, dia juga kembali mengingatkan pernyataan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, Senin (7 September 2020), yang juga menyatakan pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan ketimbang ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19.
- Baca juga: Vaksinasi Covid-19 November, DPR: Prosesnya Harus Transparan
- Baca juga: 3 Indikator Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran C-19
"Pertanyaannya, sejauh mana pernyataan Presiden itu diimplementasikan oleh para bawahannya," ucap Anis Byarwati.[]
