Soal Pemekeran Daerah di Banten, Ini Kata Pengamat Politik

Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin mendukung langkah Presiden terkait penundaan Daerah Otonomi Baru di Banten.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Riview (IPR) Ujang Komarudin, Selasa 27 Oktober 2020. (Foto:Tagar/Jumri)

Lebak - Direktur Eksekutif Indonesia Political Riview (IPR) Ujang Komarudin mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penundaan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terjadi di Banten. Kata Ujang, hal yang wajar jika masyarakat Lebak dan Pandeglang, Banten menginginkan pemekaran daerah dari wilayah induknya.

"Tentu kita harus perhatikan, ini bukan persoalan memenuhi syarat atau krikteria pemekaran wilayah. Tetapi bagaimana setelah daerah tersebut dipisahkan, nantinya malah pemekaran terjadi justru kesejahtraan rakyat terabaikan," kata Ujang Komarudin kepada Tagar saat dihubungi lewat pesan WhatsAppnya, Selasa 27 Oktober 2020.

Ujang menjelaskan, sebenarnya hak masyarakat Lebak dan Pandeglang jika ingin menjadi Kabupaten atau Kota. Namun, setelah dimekarkan apakah wilayah itu bisa membangun daerahnya dengan cepat. Kata Ujang, Kabupaten atau tersebut tentu harus mampu memberikan mensejahterakan untuk rakyatnya di masing-masing daerah.

Ujang menyebut banyak daerah-daerah setelah dipisahkan malah tak bisa berkembang. Bahkan kata Ujang, mereka malah menjadi beban wilayah induknya dan pusat.

"Faktanya saat ini, ketika dipekarkan justru kesejahteraan ada di segelintir elit baru. Mereka malah berpeluang membentuk dinasti dan oligarki baru setelah melepaskan diri dari induknya. Bahkan sumber daya alam juga dukuasai mereka,"ucap pria lulusan Universitas Al-Alzhar itu.

Sudah tepat langkah Presiden Jokowi berlakukan moratorium pemekaran di daerah Banten. Ya saya setuju kebijakan Pak Presiden

Di singgung terkait DOB di Lebak dan Pandeglang, Ujang malah mendukung upaya yang dillakukan oleh Pemerintahan Jokowi terkait penghentian sementara pemekaran daerah yang terjadi di Cilangkahan Lebak dan Cibaliung Pandeglang. Menurut Ujang pemberlakukan moratotium yang dilakukan Presiden sudah tepat.

"Sudah tepat langkah Presiden Jokowi berlakukan moratorium pemekaran di daerah Banten. Ya saya setuju kebijakan Pak Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, muncul desakan dari tokoh masyarakat Banten yang menginginkan agar monlratorium pemekaran dicabut. Salah satunya datang dari Tokoh Banten Selatan KH Ahmad Taufik, pihaknya berharap agar Pemerintah Jokowi-Ma'aruf Amin bisa mencabut moratorium tersebut.

"Kami berharap Presiden mencabut moratorium pemekaran daerah sehingga terbentuk Kabupaten Cilangkahan," kata Ahmad.

Ahmad mengklaim bahwa dukungan pembentukan Kabupaten Cilangkahan lepas dari Lebak sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Kata Ahmad suara-suara Cilangkahan agar jadi Kabupaten itu sudah datang dari aktivis, akademisi hingga politisi. Namun, menurut Ahmad sampai saat ini, pemerintah belum mencabut moratorium untuk DOB di tanah air.

"Pembentukan DOB Cilangkahan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Banten Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan," katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah di Indonesia. Sebab, kata Ade, di Provinsi Banten sendiri ada tiga wilayah yang menginginkan pemekaran yaitu Kabupaten Cilangkahan Lebak, Cibaliung dan Kabupaten Caringin Pandeglang.

"Kami mendukung daerah tersebut lepas dari induknya. Hal itu, agar pemerataan, pertumbuhan, pembangunan dan kesejahteraan bisa terwujud,"ujar Ade. []

Baca juga: 

Berita terkait
Komnas HAM Ingatkan Polda Banten, Ini Sebabnya
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufaan Damanik mengingatkan agar aparat kepolisian Polda Banten.
Pembelaan Partai Demokrat Banten Viral Anggota DPRD Mesum
Partai Demokrat membantah Plt Ketua DPRD Kabupaten Lebak berinisial UM telah digerebek.
Buntut Demo Tolak Omnibus Law, 14 Mahasiswa Banten Tersangka
14 mahasiswa di Banten ditetapkan sebagai tersangka dalam kerusuhan demo tolak Omnibus Law di Serang. Satu di antaranya ditahan.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.