Jakarta, (Tagar 4/2/2019) - Serangan calon presiden nomor urut dua (02) Prabowo Subianto terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dibalas dengan tamparan keras oleh Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari.

Ketua Umum Partai Gerindra itu, kata Eva, tak membaca Undang-undang tentang Keuangan Negara yang dengan menjelaskan fungsi dan tugas Menkeu, saat menyebut Sri Mulyani Menteri Pencetak Uang.

"Ini artinya, capres itu tidak membaca Undang-undang keuangan negara yang menjelaskan tugas dan fungsi pokok dari Menteri Keuangan yang wilayahnya adalah pengendali masalah fiskal. Didalam fiskal itu masalah utang itu hanya salah satunya saja," jelasnya saat dihubungi Tagar News, Senin (4/1).

Dalam mengelola utang, kemampuan Menkeu Sri Mulyani saat ini sudah dapat dibuktikan misalnya mampu mengendalikan reform fiskal. Sehingga, Indonesia menjadi penghasil JDP yang besar.

"Sebagai capres Pak Prabowo harus paham bahwa kinerja Bu SMI mendapat apresiasi luar biasa, karena kecerdasan beliau dalam mengendalikan reform fiskal," terangnya.

Input, output, outcome atau value dari uang yang dikelola Menkeu Sri Mulyani menurutnya luar biasa. Tak mengherankan, jika akhirnya Indonesia mendapat pengakuan pun apresiasi dunia, saat JDP Indonesia saat berada di ranking ke-6, diatas negara-negara Eropa.

"Saat ini, tidak ada negara yang tidak utang tapi Sri Mulyani pandai mengelola utang, sehingga kinerjanya bagus," terang Anggota Komisi XI ini.

Baca juga: Sri Mulyani Pertanyakan Pencapaian Prabowo Membangun Indonesia

"Dan mampu menempatkan Indonesia masuk ke dalam golongan penghasilan JDP diatas satu triliun atau ranking ke-6, ini negara-negara Eropa berada dibawah kita, karena size ekonomi kita tinggi," sambungnya.

Belum lagi, atas kemampuannya, menkeu mampu menempatkan indeks pembangunan manusia kedalam golongan atas. "Indonesia untuk pertama kalinya juga, masuk ke dalam negara berpenghasilan atau indeks pembangunan manusianya masuk golongan atas," ujarnya.

Jadi, menurutnya, untuk mengerti tugas dan fungsi Menkeu, Prabowo mesti belajar lebih banyak tentang tata negara dan ekonomi. Agar, Prabowo dapat menghargai kerja Menkeu, maupun menteri lain yang mengurusi persoalan ekonomi di Indonesia.

"Pak Prabowo lebih harus banyak belajar tentang tata negara, tentang ekonomi, dan tentu tahu menghargai kinerja dari menteri-menteri perekonomian Indonesia yang sukses mengelola perekonomian Indonesia," pungkas Sekretaris Badan Pelatihan DPP PDI-Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mempersoalkan pernyataan Prabowo terkait Menkeu Menteri Pencetak Uang.

"Oh, ya tidak apa-apa. Harusnya apa?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Muzani pun menjelaskan, saat itu memang Prabowo tengah mengkritik kondisi keuangan pemerintahan Indonesia yang terus menambah utang. "Gini, Pak Prabowo sedang menegaskan bahwa utang yang besar yang terus bertambah, bertambah, bertambah itu sebuah kenyataan kondisi keuangan kita," ungkap dia.

Pasalnya Prabowo prihatin dengan pemerintah yang terus menerus menambah utang. Sebagai Menkeu, Sei Mulyani yang punya hak mengendalikan utang, seharusnya mampu mencegah Indonesia untuk berhenti  menambah utangnya.

"Harusnya itu menjadi domain yang harus dicegah oleh Menkeu, bukan malah menambah utang terus menerus. Sebenarnya, itu sebuah keprihatinan yang diungkapkan oleh beliau kepada kemenkeu, kira-kira seperti itu," tutup dia.

Sebelumnya, Prabowo kembali melontarkan kritikan terhadap pemerintahan. Kali ini ditujuan kepada Menkeu Sri Mulyani.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ucap Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1).

Pernyataan itu pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak diantaranya jajaran pegawai Kemenkeu, serta tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo.