Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah menyikapi pernyataan sepihak yang dibuat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
ULMWP membentuk pemerintah sementara dan lepas dari Indonesia. Sikap ini diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada
Selain itu, mereka juga mengangkat tokoh gerakan kemerdekaan Papua, Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua.
Sukamta mengatakan, saat ini diperlukan pendekatan yang bersifat komprehensif untuk menangani permasalahan Papua, yang terbilang sudah berlangsung berlarut-larut.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil. Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," kata Sukamta kepada Tagar, Rabu, 2 Desember 2020.
Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut, masih ada beberapa akar masalah yang sampai saat ini masih dijumpai di Papua.
Permasalahan yang dimaksud, yakni diskriminasi, rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM , serta status dan sejarah politik Papua.
"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan," ujarnya.
"Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," ucap Sukamta menambahkan.
Oleh sebab itu, Sukamta meminta Pemerintah segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara langsung.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilaksanakan lebih komprehensif. Kata dia, tujuannya supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
- Baca juga: Polisi Tetapkan 9 Tersangka HUT Kemerdekaan Papua Barat
- Baca juga: Peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka Dijaga Polisi
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, tetapi soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," tutur Sukamta.[]
