Pesisir Selatan - Wali nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, mengklaim Dinas Sosial Pessel tidak bekerja terkait pendataan penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dampak Covid-19.
Mereka tidak memverifikasi data. Selain PKH, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) juga masih banyak yang masuk.
Wali Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Yusmardi mengatakan bukti tidak bekerja itu terkonfirmasi jelas dari banyaknya penerima program keluarga harapan (PKH) yang masih masuk sebagai calon penerima BLT dari Pemprov Sumbar.
"Artinya mereka tidak memverifikasi data. Selain PKH, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) juga masih banyak yang masuk. Parahnya lagi, orang kaya juga masuk," katanya kepada wartawan di Painan, Senin, 11 April 2020.
Padahal pemerintah nagari, kata Yusmardi, telah bekerja melakukan pendataan ulang, sebelum dikirim ke pemerintah kabupaten. Verifikasi dilakukan berdasarkan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS), sesuai instruksi dari kabupaten.
Bahkan, seluruh perangkat nagari dan relawan Covid-19 tingkat nagari sudah bekerja siang malam terkait pemisahan data. Meski begitu, nama yang keluar masih nama-nama yang terdata sebagai penerima manfaat PKH, BPNT dan keluarga mampu.
Akibatnya, para wali nagari menjadi sasaran kekesalan warga. Hal itu terjadi di Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, dan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang. Di kedua nagari itu, warga sempat merusak dan menyegel kantor wali nagari.
Hal senada juga diungkapkan Wali Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Utara Ul Sabri. Menurutnya, pemerintah nagari tidak pernah memasukkan nama ASN sebagai calon penerima bantuan dampak Covid-19.
Namun, dari hasil verifikasi yang disampaikan ke Dinas Sosial, justru yang keluar termasuk nama ASN. "Ya, ada dua orang nama ASN yang keluar sebagai penerima manfaat. Padahal kami telah memisahkan mana yang dapat PKH dan bansos lainnya," tuturnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkab Pessel Rinaldi Dasar menampik tudingan itu. Ia mengatakan, pemerintah kabupaten telah bekerja semaksimal mungkin terkait verifikasi data penerima BLT Pemprov Sumbar.
Bahkan, Dinas Sosial telah bekerja siang dan malam untuk itu. Acuan yang dipakai adalah Basis Data Kesejahteraan Sosial (BDTKS). "Jadi, tidak benar itu kalau dibilang Pemkab Pessel tidak bekerja," katanya.
Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 itu mengaku Pemkab Pessel bakal melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima BLT, sehingga menjadi tepat sasaran.
"Jadi, di bantuan bulan Juni nanti datanya kami perbaharui. Kalau yang April dan Mei ini sudah terlanjur," tuturnya. []
