Jakarta, (Tagar 1/9/2018) – Suatu rezim selalu punya cara untuk menjaga kedaulatan pangan rakyatnya. Sebab, masalah pangan menjadi kunci pertama keberlanjutan suatu bangsa.

Tak terkecuali dengan Pemerintahan Jokowi-JK yang dalam empat tahun terakhir senantiasa berupaya melakukan stabilisasi harga pangan, utamanya beras.

Sebagai makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Tanah Air, ketergantungan pada beras di Indonesia sangatlah tinggi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang beragam skenario dalam rangka menjaga ketersediaan beras agar selalu ada.

Meski tetap ada proteksi bagi petani sebagai negara agraris, rencana pemerintah melakukan kebijakan impor beras kerap kali juga diwacanakan sebagai langkah penyangga ketika ketersediaan beras menipis.

Pemerintah juga memantau kemampuan Bulog menyerap beras petani lokal hingga mendorong upaya petani meningkatkan produksi beras, antara lain melalui pengaturan masa tanam dan panen.

Presiden agaknya menyadari tentang pentingnya mengamankan ketersediaan beras di pasaran dengan harga terkendali dan stabil, di sisi lain petani mendapatkan harga gabah yang ideal dan tak rugi saat memasuki panen raya.

Namun, teori dan praktik kerap kali berbeda 180 derajat.

Faktanya memang produksi pangan lokal dianggap telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan pangan nasional dalam lima tahun terakhir.

Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) Syahroni mengatakan, dalam lima tahun terakhir sebetulnya kebutuhan sudah terpenuhi oleh produksi lokal.

Namun, ia menambahkan, setiap pemerintah di negara mana pun tetap dituntut untuk memiliki stok minimal tiga bulan ke depan.

Ketersediaan yang aman itu sekaligus untuk mengantisipasi bencana atau gagal panen yang mungkin saja terjadi, misalnya di Indonesia saat ini diperlukan untuk keperluan bantuan pangan korban gempa di Lombok.

Saat ini, secara nasional perbandingan produksi beras dengan kebutuhan pada dasarnya terpenuhi, tetapi karakter produk pertanian adalah musiman dan terpusat pada sentra tertentu.
Oleh karena itulah tetap diperlukan strategi yang tepat agar terjadi keseimbangan harga di pasar yang stabil berikut harga ideal yang diterima petani.

Banyak Perhatian

Bulog kerap kali menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan perhatian ketika fokus mengenai pangan menjadi bahan bahasan.

Keberadaan Bulog memang idealnya menjadi solusi untuk memastikan pangan tetap tersedia sepanjang tahun dan terdistribusi di setiap daerah dengan baik sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi.

Menurut Syahroni, untuk melaksanakan tugas tersebut, Bulog memang dalam praktiknya menyerap beras atau gabah dari petani saat musim panen untuk cadangan musim bukan panen dan daerah yang kosong.

Sayangnya payung hukum bagi eksistensinya kini tidak terlampau menguntungkan. Persoalannya sekarang adalah Bulog berbadan hukum sebagai perusahaan umum sehingga salah satu kebijakannya mewajibkan untuk melakukan aksi ambil untung.

Sebagai BUMN, Bulog harus menuai laba agar tidak berrapor merah.

Dia menambahkan, kondisi ini menuntut Bulog kemudian memutar otak, bahkan terkadang ada potensi modal yang dipakai untuk menyerap beras seringkali disarankan pinjam ke bank.

Padahal "argo" bunga dari bank, kata dia, sudah harus berjalan sejak pinjaman sehingga Bulog seringkali rugi.

Persoalan kedua adalah menyimpan beras juga faktanya butuh teknologi dan rotasi yang baik agar kualitas terjaga.

Bukan mudah memang untuk menjaga gudang-gudang penyimpanan dengan berton-ton beras tetap terjaga kualitasnya dan tetap layak konsumsi.

Maka, hal itu menjadi pekerjaan rumah yang lain manakala pemerintah sedang disibukkan dengan upaya menjaga stok tetap aman, belum lagi masalah distribusi yang kerap kali menjadi batu sandungan.

Tetap Terjaga

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah berupaya mencari cara untuk menjaga ketersediaan beras tetap terjaga sepanjang tahun sehingga harga di pasaran stabil tanpa merugikan petani.

Ia pun salah satunya mengubah paradigma tanam padi sebagai salah satu upaya untuk menyetabilkan harga beras.

Intinya, Amran berupaya mengubah paradigma tanam padi dari awalnya mempelajari penyebab munculnya musim paceklik hingga musim kelimpahan saat panen raya.

Mentan Amran menemukan bahwa paceklik terjadi pada November-Desember-Januari sebab tiga bulan sebelumnya Juli-Agustus-September, umumnya petani hanya tanam padi separuh dari kebutuhan atau sekitar 500 ribu hektare.

Lebih lanjut, Amran mengatakan, paradigma tanam padi harus mulai diubah melalui manajemen tanam yang baik sehingga bisa menekan kemungkinan adanya masa paceklik.

Dalam enam bulan, luas tanam padi jika berkurang separuhnya hanya berkisar 1,5 juta hektare padahal kebutulan per bulan mencapai 2,5 juta hektare sehingga masih terjadi defisit 1,5 juta hektare.

Oleh karena itu, ia mengupayakan penanaman satu juta hektare berturut-turut pada Juli, Agustus, dan September.

Menurut dia, kunci agar tidak paceklik memang adalah menanam satu juta hektare pada Juli, Agustus, September setiap tahunnya.

Hal ini sudah dilakukannya dua tahun berturut-turut hingga menghasilkan inflasi terjaga dengan kontribusi tertinggi dari sektor pangan.

Tahun ini, diakuinya ada kenaikan harga beras di pasaran tapi lebih dikarenakan inflasi meskipun setelah Ramadhan dan Lebaran memang ada sedikit kenaikan harga.

Namun, secara umum harga beras dalam dua tahun relatif stabil pada Ramadhan.

Pihaknya juga berharap Bulog terus menyerap gabah petani dengan harga di atas Rp 8.030 per kilogram.

Bulog sendiri, kata dia, memiliki anggaran, salah satunya dari mekanisme Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun.

Upaya itu dilakukan sebagai wujud konkret keinginan pemerintah untuk selalu memastikan ketersediaan beras yang aman, di sisi lain petani tidak dirugikan, hingga kebutuhan pangan rakyat pun terjamin dengan baik. (Hanni Sofia/ant)