Sidang Umum PBB Akan Tentukan Masa Depan Myanmar

Myanmar tunggu keputusan Majelis Umum PBB, yang dapat menjadi unsur penentu tentang siapa yang berhak memimpin negara itu pada masa depan
Demonstran antikudeta membawa spanduk yang bertuliskan "Kami Mendukung NUG" yang merujuk pada kesatuan pemerintahan nasional dalam sebuah demonstrasi di Yangon, Myanmar, 17 April 2021. (Foto: voaindonesia.com/Associated Press)

Jakarta – Myanmar sedang menunggu keputusan Majelis Umum PBB, yang dapat menjadi unsur penentu tentang siapa yang berhak memimpin negara itu pada masa depan. Myanmar masih bergulat dengan dampak kudeta militer pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Pada sidang Majelis Umum ke-76 minggu depan, Myanmar akan menjadi topik hangat, karena Komite Kredensial, yang terdiri dari sembilan negara, harus merekomendasikan sebuah entitas untuk menduduki kursi PBB untuk mewakili negara itu.

Pilihan bisa jatuh ke junta militer atau perwakilan dari pemerintahan sebelumnya.

antikudetaPengunjuk rasa antikudeta unjuk rasa dengan membawa gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi, melewati pasar Kotapraja Kamayut Yangon, Myanmar, 8 April 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)

Militer mengklaim telah menggulingkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa karena partai tersebut mengabaikan tuduhan bahwa pemilihan umum pada November 2020 dinodai kecurangan.

NLD telah memenangkan pemilu dengan telak, mengalahkan proksi militer yaitu Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, dalam sebuah pemilihan yang dianggap berlangsung dengan bebas dan adil oleh pengamat pemilu lokal maupun internasional.

Pemimpin NLD yang terguling, Aung San Suu Kyi, dan mantan Presiden Win Myint telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi beberapa dakwaan.

tuntut pembebasanPara pengunjuk rasa menuntut pembebasan pemimpin yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi (Foto: bbc.com/indonesia – EPA)

Dalam tindakan keras terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta yang dipimpin oleh gerakan pembangkangan sipil (CDM), lebih dari 1.000 orang telah tewas dan ribuan lainnya ditahan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok nirlaba hak asasi manusia yang berbasis di Thailand. (lt/em)/voaindonesia.com. []

Militer Myanmar Dilaporkan Langgar Hukum Internasional

LSM Berlomba Mencegah Bencana Kemanusiaan di Myanmar

Kelompok Bela Diri Bermunculan Melawan Junta Militer Myanmar

Myanmar di Ambang Perang Saudara Sejak Kudeta Militer

Berita terkait
Utusan ASEAN dan Junta Myanmar Bahas Soal Suu Kyi
Utusan ASEAN masih negosiasi dengan pihak junta militer mengenai persyaratan kunjungan, mencari akses ke pemimpin terguling Aung San Suu Kyi
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)