Oleh: Yayong Waryono

Beberapa tahun ini ada sekelompok kecil masyarakat yang menasbihkan tokohnya sebagai imam besar umat Muslim. Kelompok tersebut menjadi sebuah kekuatan politik yang berafiliasi dengan salah satu pasangan capres dan cawapres dengan mengeluarkan ijtima ulama. Ijtima Ulama I mensyaratkan harus ada perwakilan ulama menjadi cawapres. Setelah rekomendasi Ijtima I tidak mendapat respon, muncul Ijtima Ulama II dengan menganulir atau mengabaikan Ijtima I yang mereka buat sendiri.

Benarkah kelompok kecil tersebut yang mewakili umat Islam Indonesia?  Tentu tidak, karena selama ini yang mewakili kepentingan umat Muslim Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri sejak 26 Juli 1975, yang kini sudah berumur 44 tahun. MUI berdiri hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang dari berbagai penjuru tanah air. Ormas yang memiliki perwakilan di MUI diantaranya, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah dan lain lain. Tugas MUI berdasar musyawarah para ulama adalah:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah).
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan.

Berdasar sejarah dan fungsi MUI sangat jelas siapa yang lebih mewakili umat Muslim Indonesia yang ketua umumnya yaitu Kyai Haji Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai cawapres, untuk membawa aspirasi umat dan seluruh rakyat Indonesia. Jika melihat pada aspek kebesaran, umur dan jasa terhadap bangsa ini, maka dua ormas terbesarlah yang lebih pantas mewakili umat yaitu NU dan Muhamadiyah. Banyaknya pahlawan nasional dari NU, Muhammadiyah, Persi dan ormas lainya yang lahir pada masa revolusi membuktikan jasa dan kontribusinya terhadap bangsa ini dalam merebut kemerdekaan dan menjaga persatuan bersama tokoh lintas agama.

Adanya klaim atau penasbihan imam besar umat Muslim oleh sekelompok kecil masyarakat yang tidak melalui sebuah musyawarah ulama seluruh kelompok yang ada di Indonesia, itu hanyalah klaim sepihak dan lebih terlihat sebagai bagian penggiringan opini seolah mewakili seluruh umat untuk kepentingan politik. Menjadi imam besar di Indonesia yang berpenduduk 85% Muslim, tentu bukan hanya didukung oleh mayoritas Muslim, memenuhi syarat sesuai syariat, lembut dan santun dalam bertutur, juga mampu merangkul kelompok minoritas sebagai penyangga kesatuan dan keutuhan NKRI. Jika tolak ukurnya adalah mampu berbicara lantang dan kasar, maka sangat mudah mencari imam besar di terminal dan pasar. Tapi jika kesantunan dan besarnya jumlah anggota, Ketua PBNU dan ketua PP Muhammadiyah sangat layak untuk menyandangnya.

"Seorang negarawan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa, seorang ambisius menghimpun kekuatan dan segala cara untuk menjadi penguasa."

Salam Waras

Penulis: *Yayong Waryono (Sekjen Bara JP)