Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menanggapi kemungkinan digesernya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di periode kedua Presiden Jokowi mendatang.
Menurutnya, penggantian posisi di kementerian PUPR masih belum dibutuhkan. Sederet prestasi dinilai Boyamin telah cukup menjadi alasan, untuk mempertahankan sosok yang gemar bermain drum itu di Kebinet Kerja jilid 2.
Praktisi Hukum itu juga mengatakan, meski beberapa pejabat di Kementerian PUPR pernah ada yang tersandung dugaan kasus korupsi, namun Basuki memiliki rekam jejak yang bersih.
"Basuki layak dipertahankan. Berprestasi, Menteri PUPR layak disebut bapaknya infrastruktur," kata Boyamin Saiman kepada Tagar, Selasa 13 Mei 2019.
Track record Bersih, Kementerian PUPR ada OTT KPK tapi yang nakal anak buahnya.
Sementara itu, Peneliti Bidang Perkembangan Politik Nasional LIPI Aisah Putri Budiarti mengatakan, bahwa penggantian posisi Menteri PUPR bukanlah merupakan sesuatu yang mendesak.
Menurutnya, perombakan kabinet boleh jadi dilakukan atas dasar dua hal, yakni menteri yang bersangkutan terpilih menjadi anggota dewan, atau terkena kasus berat semisal korupsi.
"Saya nggak merasa (Menteri PUPR) mendesak untuk digeser. Saya pikir lebih mendesak untuk mereshuffle atas dasar dua alasan. Karena terpilih dalam pileg dan karena ada dugaan keterlibatan korupsi," kata dia kepada Tagar, Selasa siang 14 Mei 2019.
"Beberapa menteri diprediksi, atau mungkin pasti akan terpilih menjadi anggota dewan. Sementara, Undang-undang mengharuskan (untuk) tidak ada rangkap jabatan, sehingga harus ada penggantian oleh presiden atau menteri," kata dia lagi.
Sementara bagi mereka yang diduga terlibat kasus korupsi, kata Aisah, musti lekas diganti karena bakal membuat citra kabinet menjadi buruk. Sehingga penggantian mutlak diperlukan demi menjaga integeritas pemerintahan.
"Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olah Raga dan Menteri Perdagangan yang diduga terlibat kasus korupsi, meski dengan asas praduga tak bersalah tetap telah mengurangi kredibilitas kabinet," katanya.
"Jokowi harus lebih cepat dalam membuat keputusan (mengganti menteri yang terlibat kasus), agar tersisa lebih banyak waktu untuk menteri selanjutnya bekerja," tutupnya. []
Baca juga:
- Saat Sang Panglima Infrastruktur Basuki Hadimuljono Tertangkap 'Paparazzi'
- Ngeband, Strategi Kepemimpinan 'Zaman Now' Basuki Hadimuljono
- Basuki Hadimuljono, Jenderal Perang Jokowi di Bidang Infrastruktur Indonesia
