Sumatera Barat - Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menyampaikan materi Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta penguatan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah di hadapan 19 Kaban/Kakan Kesbangpol Se-Sumatra Barat.
Imran menyampaikan kinerja kesbangpol daerah juga mengambil bagian dalam mendukung Rencana pembangunan jangkah menengah(RPJMN) tahun 2020-2024 dari sisi Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta memperkuat stabilitas polhukhankam dalam transformasi pelayanan publik.
Selain RPJMN Kesbangpol juga sangat berpengaruh dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024/ Oleh sebab itu Pihaknya berharap kinerja kesbangpol kedepannya dapat lebih dimaksimalkan dan didukung dengan penganggaran yang sdh diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedum APBD 2022.
"Isu utama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, satu, Peningkatan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan; dua, peningkatan kualitas demokrasi serta kapasitas SDM dan kelembagaan partai politik," kata Imran, Rabu, 6 Oktober 2021.
"Tiga, memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka pengetasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan menurunkan kesenjangan sosial; empat, peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan nasional, dan; lima, peningkatan implementasi nilai-nilai Ideologi dan wawasan kebangsaan," sambungnya.
Pada kesempatan ini, Imran juga menyampaikan penguatan kelembagaan kesbangpol harus kuat dimana kedudukan kesbangpol adalah perangkat daerah yang bertangung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.[]
