Jakarta – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Senin, 15 Maret 2021, menyerukan upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan. Guterres menyampaikan seruan itu pada awal pertemuan Komisi Tahunan tentang Status Perempuan. Pertemuan itu diharapkan menyerukan tindakan yang lebih besar terhadap pelecehan seksual.
“Selama pandemi virus corona (Covid-19), perempuan lebih terpapar daripada laki-laki terhadap konsekuensi yang berbahaya,” kata Guterres, mengutip kehilangan sejumlah pekerjaan, pelecehan seksual atau pernikahan anak.
"Partisipasi perempuan yang setara merupakan faktor pengubah yang dibutuhkan," kata Guterres menyerukan kesetaraan gender dan peluang dalam kepemimpinan.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
"Hanya 22 negara yang dipimpin oleh seorang perempuan sebagai kepala negara atau pemerintahan. Dengan kondisi saat ini, angka paritas antar kepala pemerintahan tidak akan tercapai hingga 2150," kata Guterres.
"Benar, 130 tahun lagi orang membuat keputusan yang sama seperti yang telah dibuat selama 130 tahun terakhir dan lebih."
Menurut Sekjen PBB itu pandemi virus corona "memberi kesempatan lain bagi para pria untuk mendominasi pengambilan keputusan."
"Triliunan dihabiskan untuk senjata yang gagal membuat kita lebih aman, sementara mengabaikan kekerasan yang dialami satu dari tiga perempuan di seluruh dunia," katanya. "Mengubah pengaturan baku ini harus dilihat sebagai suatu keharusan," kata Guterres.
Dia mendesak 193 negara anggota PBB untuk "memberlakukan rencana tanggap darurat .... dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan."
Ilustrasi: Hasil pencarian gambar perempuan di Internet (Foto: dw.com/id)Seperti tahun-tahun sebelumnya, Komisi Status Perempuan, yang berlangsung dari 15 Maret hingga 26 Maret 2021 itu mempertemukan ribuan perempuan untuk berpidato, bertukar pikiran, dan puluhan acara khusus lainnya.
Dalam sesi 2020 lalu, Komisi ke-65 akan berlangsung secara virtual karena pandemi. Pembicara tahun ini termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris, Menteri Kesetaraan Gender Perancis Elisabeth Moreno, Wakil Menteri Urusan Multilateral dan Hak Asasi Manusia Meksiko Martha Delgado Peralta, dan Komisaris Eropa untuk Kemitraan Internasional, Jutta Urpilainen dari Finlandia (mg/jm)/voaindonesia.com. []
