Jakarta - Rencana Kementerian Agama (Kemenag) RI yang akan melakukan sertifikasi terhadap ulama mendapat pro dan kontra dari sejumlah pihak. Bahkan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal rencana tersebut.
JK menilai rencana Menteri Agama Fachrul Razi untuk melakukan sertifikasi ulama atau kiai tidak akan mudah dilakukan. Mantan Wakil Presiden ini menilai banyak faktor yang akan menghambat rencana sertifikasi ulama tersebut.
Yang harus diingat ulama atau kiai di Indonesia jumlahnya jutaan, bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu?
"Misalnya masyarakat memberikan gelar kiai ataupun ulama terhadap seseorang karena memiliki ilmu agama yang baik tapi tidak bergelar (akademik) apa-apa," ujarnya saat launching penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid diwilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa,Minggu, 13 September 2020.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga mencatat jumlah ulama di Indonesia mencapai jutaan, sehingga rencana pemerintah melalui Kemenag untuk mensertifikasi ulama tidak akan semudah yang direncanakan.
Baca juga:
- Menag Fachrul Razi Bicara Penceramah Bersertifikat
- Ma'ruf Amin Ingin Sertifikasi Khatib yang Pancasila
- PA 212 Curiga Sertifikasi Dai Jadi Ladang Suap Bisnis
“Yang harus diingat ulama atau kiai di Indonesia jumlahnya jutaan, bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu?“ ujar JK.
Lebih lanjut, JK mengungkapkan sertifikasi ulama yang dicanangkan pemerintah hanya relevan untuk para Dai yang akan diundang berceramah diinstansi pemerintah. JK menganggap untuk melakukan sertifikasi ulama akan ceramah di masjid mana pun di Indonesia bukan hal mudah.
“Sertifikasi itu khususnya untuk Dai mau ceramah di Masjid yang diatur oleh kantor kantor pemerintah. Jadi kantor pemerintah atau masjidnya hanya mengundang Dai yang sudah tersertifikasi tapi tidak untuk semua masjid yang ada di Indonesia, tidak mudah itu," ucapnya.[]