Bandung - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat mengkritisi serapan anggaran penanganan Covid-19 yang tinggi di Jawa Barat yang diklaim Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah 50%, tapi nyatanya belum berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, seharusnya angka serapan anggaran penanganan Covid-19 50% yakni Rp 2,2 triliun tersebut idealnya bisa berdampak langsung terhadap masyarakat (daya beli atau perekonomian masyarakat), tapi fakta di lapangan masyarakat belum banyak berpengaruh.
“Informasinya memang sudah terserap 50%, tapi ya dampaknya terhadap masyarakat apakah sudah terasa? Ini yang kita kritisi. Kalau memang sudah terealisasi 50% (Rp 2,2 triliun) seharusnya sangat terasa berdampak bagi masyarakat,” kata dia kepada Tagar saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, 20 Juli 2020.
Menurut Bambang, ada empat item anggaran penanganan Covid-19. Pertama untuk penanganan kesehatan Rp 597 miliar, anggaran jaring pengaman sosial Rp 3,8 triliun dan penanganan dampak ekonomi Rp 690 miliar, serta operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Rp 20 miliar.
Paling tinggi memang untuk anggaran jaring pengaman sosial, dan baru terserap 30% atau Rp 1,1 triliun dari total anggaran Rp 3,8 triliun. Ironisnya jumlah penerima bantuan sosial ini terus berkurang setiap tahap pendistribusian dengan dalih adanya ada filter dalam pendataan agar tepat sasaran dan berkeadilan. Tapi, fakta di lapangan nyatanya justru masih banyak warga yang benar-benar tidak mampu atau berdampak Covid-19 terhapus dari data penerima bantuan sosial.
“Jumlah data penerima bantuan sosial (jaring pengaman sosial) ini terus berkurang, dan kalau kita lihat data ada wilayah yang berkurang drastis dan ada yang wilayahnya justru meningkat. Ini kenapa? Filter pendataan yang dilakukan apakah betul objektif, disaat kita masih menemukan warga tak mampu mengeluh ke kita,” keluh Bambang.
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat mencatat realisasi anggaran penanganan Covid-19 sudah sekitar Rp 2,2 triliun atau sudah 50% dari total alokasi anggaran penanganan Covid-19 Rp 4,4 triliun. Artinya, sisa saldo anggaran penanganan Covid-19 Jawa Barat hingga saat ini tinggal sekitar Rp 2,2 triliun.
“Secara keseluruhan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Barat sudah 50% dari total anggaran sekitar Rp4,4 triliun (atau sudah Rp2,2 triliun). Saldo terakhir? Ya tinggal dikurangi saja, total anggaran dengan realisasi. Sekitar Rp2,2 triliun (saldo terakhir),” tutur Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.
Untuk realisasi anggaran penanganan kesehatannya lanjut Setiawan menjelaskan, sudah sekitar 40% atau Rp 238 miliar dari total anggaran Rp 597,4 miliar, jadi sisa saldo tinggal sekitar Rp 358 miliar. Sedangkan realisasi anggaran jaring pengaman sosial hingga saat ini baru 30% atau baru Rp 1,1 triliun dari total anggarannya sekitar Rp 3,8 triliun, sisa saldo tinggal sekitar Rp 2,7 triliun.
Sedangkan untuk realisasi penanganan dampak ekonomi baru 40% atau sekitar Rp 276 miliar dari total anggaran Rp 690,8 miliar, sisa saldo tinggal sekitar Rp 414 miliar. “Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah 85% (atau sudah Rp17 miliar dari total anggaran Rp 20 miliar, sisa saldo Rp 3 miliar),” kata dia (adv). []
