Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatatkan penyerapan anggaran yang cukup tinggi pada sepanjang tahun lalu. Menteri Koperasi dan UKM Tetan Masduki mengatakan realisasi belanja pada 2019 tercatat sebesar Rp 904,73 miliar.
"Capaian tersebut setara dengan 94,10 persen dari pagu anggaran yang diberikan kepada kami dengan besaran Rp 961,43 miliar," ujar Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
Teten menjelaskan realisasi anggaran tersebut dibagi dalam lima kelompok utama, yaitu program manajemen dan tugas teknis (Rp 204,4 miliar), peningkatan sarana dan prasarana (Rp 86 miliar) serta peningkatan daya saing (Rp 506,2 miliar).
Lalu, penguatan kelembagaan koperasi (Rp 52,9 miliar) dan yang terakhir adalah peningkatan usaha berbasis mikro (Rp 82 miliar).
Adapun, anggaran yang tidak terpakai sebanyak Rp 56,6 miliar atau 5,9 persen akan dikembalikan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. "Kedepan kami akan mengembangkan rumah produksi bersama di sentra-sentra industri kecil dan menengah," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, diketahui pula bahwa Teten akan mengoptimalkan SMESCO dan Sarinah sebagai trading of house produk-produk UKM nasional.
"Ini sejalan dengan strategi kami lainnya untuk memperluas pasar offline dengan mendorong merchant di bandara, rest area, pusat perbelanjaan, dan sebagainya," ucap dia.
Adapun dari sisi digital, Kementerian Koperasi dan UKM diketahui telah mengembangkan e-logistic yang terintegrasi dengan e-commerce dan perusahaan financial technogy (fintech). Kemudian, diperoleh informasi juga bahwa Kemenkop akan menggandeng lembaga jasa keuangan perbankan untuk memperkuat struktur permodalan pelaku usaha kecil.
"Kami akan memastikan implementasi alokasi 20 persen perbankan umum untuk UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah]," kata Teten. []
