Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) mulai menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rencananya, pada September 2019, partai ini mulai melakukan penjaringan calon kepala daerah (cakada).
Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum DPP PDIP Bambang DH mengatakan, partainya mempunyai mekanisme dalam memilih cakada yang akan diusung.
"Ada mekanisme yang diatur oleh peraturan partai, jadi PDIP ini setiap kali ada 'gawe' politik pemilihan kepala daerah, itu mekanismenya setahun sebelum pelaksanaan harus melakukan penjaringan cakada," ujarnya kepada Tagar, di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Selasa 25 Juni 2019.
Dia mengungkapkan, proses penjaringan dilaksanakan paling lambat September 2019 di tingkat dewan pengurus cabang (DPC) yang melaksanakan pilkada serentak.
"Pilkada Serentak 2020 kan dilakukan kalau tidak bulan Agustus ya September. Maka satu tahun sebelum pilkada daerah kabupaten/kota maupun provinsi sudah harus melakukan penjaringan cakada paling lambat September," kata mantan Wali Kota Surabaya ini.
Meski nantinya DPC yang akan melakukan penjaringan, penentuan usungan di pilkada serentak merupakan wewenang DPP.
Penentuan siapa diusung adalah hak prerogatif Ketum PDIP, Ibu Mega
"Setelah penjaringan, nanti akan disaring. Penjaringan sifatnya administratif yang dilakukan oleh pengurus daerah (DPC dan DPD). Nanti DPP yang akan melakukan penetapan siapa calonnya. Tentu ada banyak pertimbangan," kata mantan calon Gubernur Jatim ini.
Beberapa pertimbangan sebelum penetapan cakada di antaranya hasil survei dan psikotes. "Pertimbangannya banyak di antaranya hasil survei, psikotes dan lain sebagainya," tegas dia.
Usungan di Pilwali Surabaya
Sementara terkait Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya, kader DPC PDIP Surabaya menyuarakan agar mengusung Whisnu Sakti Buana.
Whisnu yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya dan juga Wakil Wali Kota Surabaya dinilai menjadi representasi suara kader dari tingkat ranting hingga DPC.
Meski demikian, Bambang DH menegaskan hal tersebut bukan menjadi jaminan. Apalagi, kata dia, proses penjaringan cakada masih belum dilakukan.
"Kan belum muncul (nama) dari surat. Jadi daerah yang menjaring, pusat yang menetapkan," ujar dia.
Meski demikian, ia mengatakan tidak mempermasalahkan jika kader dari tingkat PAC hingga DPC menginginkan Wisnu Sakti Buana menjadi usungan di Pilwali Surabaya.
"Silakan saja. Tetapi keputusan ada di DPP. DPC mengusulkan, DPP menetapkan," tegasnya.
Whisnu Sakti Buana mengaku tak ingin banyak berkomentar terkait penjaringan cakada di Pilwali Surabaya. Ia masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam penjaringan.
"Penentuan siapa diusung adalah hak prerogatif Ketum PDIP, Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri)," katanya.[]
Artikel lainnya:
- Yogyakarta Dukung Megawati Kembali Jadi Ketum PDIP
- Gebrakan PDIP Sultra Hadapi Pilkada 2020
- PDIP Panaskan Mesin Partai Jelang Pilkada Surabaya
