Jakarta, (Tagar 21/2/2019) - Saat ini #SudirmanSaidBohong ramai diperbincangkan di media sosial. Bagaimana tidak, pernyataan Sudirman Said yang menyebutkan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan khusus atau rahasia dengan Freeport, untuk membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.
Sudirman Said merupakan salah satu mantan Menteri Presiden Joko Widodo, sebelum dilakukan perombakan kabinet (reshuffle). Posisi Sudirman sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) digantikan oleh Archandra Tahar.
Sudirman menduduki posisi sebagai Menteri ESDM sejak awal Kabinet Kerja terbentuk pada Oktober 2014. Dua tahun di sektor energi dan tambang, ada beberapa sepak terjang yang cukup menimbulkan kontroversi.
Sepak terjang pertama, menggeser subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sektor yang lebih produktif. Langkah yang dilakukan adalah mencabut subsidi Premium dan menetapkan subsidi Solar sebesar Rp 1.000 per liter. Hal tersebut menciptakan banyak manfaat, selain menghemat keuangan negara, pelepasan subsidi tersebut juga mengurangi penyelundupan.
Sepak terjang kedua, pembubaran Pertamina Energy Trading Limmited (Petral) yang dianggap menjadi sarang mafia. Dari pembubaran unit usaha Pertamina, disebut-sebut menciptakan efisiensi sebesar Rp 6,2 triliun.
Sepak terjang ketiga, Kementerian ESDM juga telah mengambil keputusan yang sebelumnya hanya menggantung. Keputusan penetapan Pertamina sebagai operator Blok Mahakam, sesudah masa operasi operator sebelumnya PT Total E&P Indonesia habis pada 2017, dan mengambil alih fasilitas pengolahan minyak (kilang) TPPI Tuban.
Untuk sepak terjang pada sektor ketenagalistrikan, pemerintah memiliki program 35 ribu Mega Watt (MW) dengan target selesai pada 5 tahun ke depan, pemerataan listrik ke wilayah pelosok melalui Program Indonesia Terang.
Sudirman juga mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pengembangan EBT dan melakukan konservasi energi dengan Program Potong 10 persen. Di sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Pada sektor mineral dan batubara (Minerba) Sudirman melakukan kosolidasi dengan perusahaan pertambangan, hal tersebut untuk menata sektor pertambangan. []
