Seorang Ibu di Lombok Unjuk Rasa dengan Berkalungkan Kertas Karton, Ini Tuntutannya

Pada sebuah ruang tunggu di kantor desa, seorang ibu itu duduk dengan berkalungkan kartas karton berisi tuntutan.
Seorang ibu rumah tangga melakukan aksi demonstrasi dengan berkalungkan kertas karton, menuntut dana bantuan korban gempa di Kantor Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Senin (11/2/2019). (Foto: Tagar/Harianto Nukman)

Lombok, (Tagar 11/2/2019) - Warga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB. Warga yang sebagian ibu-ibu rumah tangga itu mempertanyakan dana bantuan rehab rumah korban gempa yang tak kunjung tiba.

"Tidak mungkin kami demo kalau tidak rusak rumah kami. Rumah saya disangga balok kayu, mau runtuh," ucap salah seorang warga, Siti Sarah, Senin (11/2).

Warga mengeluhkan transparansi pendataan kategori rumah warga terdampak gempa bumi yang terjadi selama bulan Agustus 2018 lalu.

Selain berorasi, warga juga membawa potongan kardus bertuliskan tuntutan. "Ulang pendataan rumah korban gempa," tulis warga.

"Staf Desa pilih kasih. Copot staf desa lama. Ganti staf desa baru. Staf pilih kasih," teriak Nurul sambil menunjukkan tuntutannya dalam secarik kardus. Sekitar 2 jam lebih warga yang sebagian para ibu itu bertahan sambil terus meneriakkan aspirasi mereka.

Ibu-ibu yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut mengepung kantor desa yang berada di Jalan Gora II Lingsar. Beberapa aparat kepolisian dari Sektor Lingsar sempat turun menenangkan warga yang terus berteriak tanpa henti. Warga juga mengaku sudah jenuh tinggal di tenda pengungsian.

Sekitar pukul 12.00 Wita warga pun membubarkan diri, karena tidak sempat bertemu dengan Kades yang menurut informasi didapat warga, Kades sedang keluar tugas rapat di kantor kabupaten.

Sementara itu, menanggapi aksi protes warga, Sekdes Bug-Bug Abdul Mujib mengatakan pihak pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan sudah menyerahkan data warga terdampak yang akan menerima bantuan dana stimulan pembangunan hunian tetap.

"Data (warga) ini sudah kita antar ke kecamatan tanpa terkecuali dari 1200 KK yang sudah kita usulkan, rumah 800 sekian yang sudah kita usulkan. Tapi informasi dari kecamatan SK-nya yang sudah keluar 233, itu yang bikin warga kecewa," ungkapnya.

Solusinya, kata Mujib, pemerintah desa akan menyuarakan lagi keluhan warganya terkait dengan data bantuan dana yang belum keluar.

"Kami minta dari pemerintah untuk kejelasannya. Kami mohon dari fasilitator, minta kejelasan SK tahap kedua ini, karena itu permintaan dari warga," katanya. []

Berita terkait
0
Pembatasan Terkait Covid-19 di Shanghai Dilonggarkan
Kasus Covid-19 yang ditularkan secara domestik di kota terbesar di China itu telah mencapai titik nol setelah pemerintah terapkan penguncian