TAGAR.id, Jenewa, Swiss - Sekretaris Jenderal PBB dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Senin, 27 Februari 2023, mengeluarkan peringatan keras bahwa HAM telah dilanggar oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia.
Mereka mendesak agar para pemimpin "menghidupkan kembali semangat, minat besar yang mengarah pada pelaksanaan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diberlakukan 75 tahun yang lalu".
Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan setiap hari ada bukti baru pelanggaran hak asasi manusia. Dari eksekusi langsung dan penyiksaan hingga penghilangan paksa dan kekerasan seksual. Di seluruh dunia anti-Semitisme, kefanatikan anti-Muslim, penganiayaan terhadap orang Kristen, rasisme dan ideologi supremasi kulit putih sedang bergerak maju.
Minoritas agama, bahasa, etnis minoritas, LGBTQI+ dan komunitas minoritas lainnya menjadi sasaran pelecehan. Hak seksual dan reproduksi perempuan ditolak, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender merajalela. Kebebasan berekspresi menyaksikan kemunduran dan jumlah pekerja media yang terbunuh di seluruh dunia tahun lalu meningkat secara mengerikan sebesar 50 persen.
Berbicara di Jenewa, Antonio Guterres menyebutkan serangkaian kekhawatiran, termasuk pelecehan agama, rasisme, penolakan hak-hak perempuan dan absennya kohesi dan kepercayaan sosial.
"Pandemi telah menyebabkan kita terjerumus pada pandemi pelanggaran hak-hak sipil dan politik, dan itu membuka peluang pada pelanggaran rutin lain dari hak-hak ekonomi dan sosial,” jelasnya.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengatakan bahwa "sebagian besar kemajuan yang dicapai selama beberapa dekade mengalami kemunduran dan bahkan beberapa dihapuskan ", tetapi pemerintah berkesempatan untuk "menciptakan konsensus baru di seluruh dunia tentang hak asasi manusia."
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyampaikan pidato pada sidang Dewan HAM PBB ke-52, di Jenewa, 27 Februari 2023. (Foto: voaindonesia.com/Fabrice COFFRINI/AFP)Volker Turk mengatakan,“Kemunduran yang paling mencolok terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan, ruang kebebasan sipil dan kebebasan yang sebelumnya dinikmati pada masa damai dan melalui pembangunan berkelanjutan”.
Turk mengatakan dengan memperhatikan situasi di masa lampau dan juga masa depan, serta didasarkan pada keyakinan bahwa ini tidak boleh terulang kembali serta demi keadilan antar generasi, penting agar kita mengobarkan kembali semangat, minat dan vitalitas yang pernah mengarahkan kita pada adopsi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 75 tahun yang lalu.
Ia menambahkan kita perlu membentuk konsensus baru di seluruh dunia tentang hak asasi manusia. Memperluas basis dukungan untuk HAM dan bergerak maju bersama disertai kesadaran bahwa kelangsungan hidup kita sangat bergantung pada kesadaran tinggi akan vitalitas HAM itu. (my/jm)/Associated Press/voaindonesia.com. []