Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfudz Siddiq menegaskan partainya lebih meng-Indonesia dibandingkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mahfudz menyampaikannya untuk menjawab pertanyaan publik terkait perbedaan Gelora dan PKS.
"Bedanya sederhana saja, Partai Gelora Indonesia lebih meng-Indonesia daripada PKS," kata Mahfudz Siddiq dalam jumpa pers hasil survei nasional Mencari Pemimpin: Road to Capres dan Parpol 2024 oleh Indo Barometer di Hotel Century Park Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Februari 2020.
Di akta notaris, azas kami Pancasila.
Pertanyaan publik muncul lantaran partai yang lahir pada 28 Oktober 2019 ini didirikan oleh para mantan elite PKS. Bahkan, Gelora kini dipimpin oleh mantan Presiden PKS, Anis Matta.
"Wakil ketua umumnya Bang Fahri Hamzah mantan orang PKS juga, saya juga dulunya PKS," katanya.
Selain itu, dia menegaskan identitas mesin partainya. Gelora, kata Mahfudz, partai yang berazaskan Pancasila. "Di akta notaris, azas kami Pancasila," ujarnya.
Partai anyar ini mengklaim telah memiliki pengurus di 34 provinsi. Sementara pembentukan pengurus di tingkat kabupaten dan kota mencapai 90 persen. "Dan sudah 60 persen pengurus di kecamatan," tuturnya.
Meski secara infrastruktur telah siap, Gelora belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai partai. Menurut Mahfudz, pihaknya masih mengurus kelengkapan administrasi untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum 2024.
"Kalau lulus, Gelora akan mendapatkan nomor induk partai peserta pemilu," ujarnya.
Mahfudz menepis partainya ingin mencuri pemilih PKS dan partai lama lainnya. Mengutip data KPU, kata Mahfudz, dari sekitar 190 juta yang berhak memilih, 52-an juta di antaranya tidak memilih atau suaranya tidak sah pada Pemilu 2019.
"Jadi kami lebih mudah melihat segmen baru ketimbang melirik tetangga kanan dan kiri," ujarnya.
Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengingatkan tantangan partai baru. Berkaca pada sejumlah pendatang baru pada Pemilu 2019, tak ada satu pun dari mereka lolos ke parlemen.
Apalagi, kata Qodari, DPR kembali mewacanakan naiknya ambang batas parlemen dari sebelumnya empat persen. Para pendatang baru, kata Qodari, mestinya intens berkomunikasi kepada partai lama di DPR terkait ambang batas. "Insya Allah nanti kita akan ngopi-ngopi dengan mereka," ujar Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq. []
Baca juga:
