Gowa - Sejumlah warga yang tercatat sebagai penerima manfaat, batal atau tidak jadi menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penyebabnya dari 121 desa se Kabupaten Gowa, ada beberapa daftar penerima manfaat BLT DD yang juga tercatat sebagai penerima manfaat bantuan lain.
Sementara Pemerintah Kabupaten Gowa ingin memastikan tidak ada penerima manfaat yang dobel. Dimana diketahui ada beberapa jenis bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19.
BLT ini akan dialihkan, jadi kita carikan lagi orang yang dianggap layak untuk menerima BLT.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa, Muh Asrul mengatakan, saat pembagian BLT desa ini, ada ditemukan permasalahan di lapangan. Dimana penerima bantuan yang tercatat ganda sebagai penerima BLT DD juga terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Mengantisipasi hal tersebut, Asrul menyebutkan jika ditemukan penerima dobel, maka BLT DD tidak diberi dan akan dialihkan ke masyarakat lain yang layak.
"Kami buat berita acara yang menyatakan dia tidak diberikan karena namanya telah terdaftar di penerima BST Kemensos. BLT ini akan dialihkan, jadi kita carikan lagi orang yang dianggap layak untuk menerima BLT," jelas Asrul, Minggu 3 Mei 2020.
Dia melanjutkan, untuk penyaluran BLT ini sudah sesuai jadwal. Dimana dimulai pada Sabtu 2 Mei kemarin. Dan hari ini diprediksi sudah rampung.
Asrul menyebutkan besaran BLT Desa yang diterima per Kepala Keluarga (KK) yaitu Rp. 600.000, setiap bulan dan akan diberikan selama tiga bulan. Bantuan Sosial Tunai (BST) sendiri juga sudah mulai dicairkan sejak Kamis, 30 April 2020 kemarin langsung melalui rekening.
Diketahui beberapa jenis bantuan sosial diberikan sebagai jaring pengaman sosial dalam menghadapi Covid-19. Bantuan dari pusat meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan reguler.
Kemudian ditambahkan lagi Sembako Covid-19, Bantuan Sosial Tunai (BST), lalu ada lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dan kelurahan yang semuanya mengacu pada Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) Kemensos RI. []
