Jakarta – Sejarah Hari Bayangkara yang diperingati setiap 1 Juli, di mulai pada zaman kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara, bertugas untuk melindungi raja dan kerajaan.
Pada masa Kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi, untuk menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada saat itu.
Pada tahun 1867, sejumlah orang Eropa di Semarang merekrut 78 pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen, pada masa Hindia-Belanda ada berbagai kepolisian, seperti field police atau polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja dan lain-lain.
Sejalan dengan administrasi negara waktu itu pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat bintara, inspektur van policy, dan komisaris van policy.
Untuk pribumi selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia-Belanda yang dibentuk sejak 1897 sampai 1920 sebagai cikal bakal sebagai terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia saat ini.
Pada masa kependudukan Jepang wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di makasar dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.
Setiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang dalam praktiknya lebih berkuasa dari kepala polisi.
Tidak lama setelah Jepang menyerah pada sekutu pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas termasuk ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Pada 19 Agustus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk badan kepolisian negara, dan pada 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik RS Soekamto Tjokrodiatmojo menjadi kepala kepolisian negara (KKN).
Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan kementerian dalam negeri, dengan nama jawatan kepolisian negara yang hanya bertanggung jawab pada masalah administrasi.
Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 jawatan kepolisian bertanggungjawab langsung kepada perdana menteri. Hingga saat ini peringatan 1 Juli diperingati sebagai hari Bhayangkara Nasional.
(Selfiana)
