Jakarta - Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan harus lebih banyak lagi financial technology (fintech) untuk pembayaran SPP sekolah, bukan hanya lewat GoPay.
"Pastinya menimbulkan kecemburuan di antara penyedia jasa pembayaran digital lainnya. Apalagi BUMN memiliki LinkAja yang merupakan gabungan beberapa bank BUMN," kata Pratama, dikutip dari Antara, Kamis, 20 Februari 2020.
Pratama menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim dapat membuat sistem yang mandiri untuk menghadirkan layanan pembayaran SPP.
"Idealnya memang membuat sistem sendiri, ini sekaligus bisa menjadi legacy Pak Menteri Nadiem di Kemendikbud. Namun memang take time, butuh waktu yang tidak sebentar," ujar dia.
Pratama menjelaskan pembuatan sistem tersebut tidak terlalu sulit, hanya saja butuh waktu dan penyesuaian supaya semua yang dibuat tidak mubazir.
Dalam kasus ini, dia melihat, Nadiem ingin bergerak di inovasi kebijakan, memanfaatkan platform GoPay untuk pembayaran sekolah.
Kendati demikian, dalam jangka pendek, kebijakan tersebut dinilai efektif untuk menghadirkan kenyamanan orang tua murid untuk membayar SPP.
Namun, Pratama menekankan perlunya penyesuaian tentang kerja sama dengan dompet diigital untuk dibuat terbuka, serta membuka kesempatan pihak lain ikut serta.
"Jangka menengah dan panjang, Kemendikbud harus mempunyai sistem sendiri yang mumpuni," kata Pratama.
Akan sangat futuristik, menurut Pratama, bila siswa mempunyai satu akun platform Kemendikbud yang bisa digunakan tidak hanya membayar SPP, namun juga ijazah dan rapor digital yang dilengkapi dengan digital signature sehingga tidak bisa dipalsukan.
Fitur lain yang bisa ditambahkan, Pratama menuturkan adalah fitur absensi sehingga kehadiran siswa dapat diketahui secara real time agar dapat diketahui orang tua dan guru.
"Harapannya ini sementara, kemudian bisa dibuka kran bagi dompet digital lain. Pada akhirnya Kemendikbud punya sistem sendiri yang bisa mengakomodasi kepentingan siswa dan orang tua murid. Jadi tidak hanya perkara bayar SPP," ujar Pratama.
"Ini akan menjadi contoh baik bagi kementrian lain. Karena selama ini instansi negara dikenal suka membangun sistem yang abai dari sisi keamanan dan manfaat," kata dia. []
