Jakarta, (Tagar 23/9/2018) - Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 yang dilanggar, misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut.
"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara deklarasi kampanye damai. Tadi SBY hadir namun sekitar 5 menit mengikuti konvoi, beliau turun dan 'walkout' karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9).
Awalnya, lanjut dia, kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai karena agar tidak terkesan kampanye.
Namun, menurut dia, pada kenyataannya dalam acara tersebut banyak atribut parpol namun tidak dilarang KPU.
Hinca menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol, kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen tersebut.
Menurut dia, acara tersebut dipenuhi atribut parpol yang tidak disediakan KPU sehingga hal itu melanggar kesepakatan awal.
"Menurut kami, KPU tidak tegas dan kami protes yang sudah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Namun, kami bercita-cita membuat pemilu damai," katanya.
Tanggapan KPU
Komisi Pemilihan Umum RI menanggapi protes yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan meninggalkan acara deklarasi kampanye damai, Minggu.
"Sebetulnya sudah diatur itu semua yang berada di dalam jalur karnaval. Karena kalau di luar itu, KPU tidak bisa menuntut," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Minggu.
SBY protes dengan meninggalkan arena deklarasi kampanye damai karena melihat adanya sejumlah atribut partai politik pada acara itu.
Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan, seluruh peserta kampanye diminta memakai baju adat dan tidak membawa atribut partai.
Namun, dalam acara itu masih tampak sejumlah orang membawa atau mengenakan atribut berlambang partai tertentu.
Hal ini membuat SBY yang sedianya sudah hadir di arena deklarasi, kemudian memutuskan meninggalkan arena saat karnaval.
Hinca mengatakan bahwa dirinya diutus SBY menggantikan untuk berada di lokasi. Namun, ketika sampai di lokasi utama, penandatanganan deklarasi sudah selesai.
"Kami tidak bisa tanda tangan," kata Hinca.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengatur pendukung yang berada di pinggir jalan atau di luar barisan karnaval.
Meskipun demikian, Arief menekankan bahwa pada hari Minggu ini sudah resmi memasuki masa kampanye sehingga setiap orang boleh saja melakukan kampanye sepanjang regulasi dipatuhi. []
